Dokumen Kode Etik Tak Akan Selesaikan Akar Masalah Konflik di Laut China Selatan

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN Bidang Politik dan Keamanan Robert Matheus Michael Tene menegaskan, negosiasi dokumen kode etik atau code of conduct untuk Laut China Selatan membutuhkan waktu. Namun, dokumen ini tidak akan dapat mengatasi akar masalah dari konflik di Laut China Selatan, karena isu mengenai perbatasan maritim perlu didiskusikan secara bilateral.

Hal ini diungkapkan oleh Michael Tene saat menghadiri forum yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Sebagaimana diketahui, terdapat klaim teritorial yang tumpang tindih di Laut China Selatan antara Tiongkok dan sejumlah negara ASEAN (Asia Tenggara). Untuk mencegah konflik, ASEAN dan Tiongkok menegosiasikan sebuah kode etik terkait Laut China Selatan.

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan negosiasi dalam waktu tiga tahun. Sebuah guideline atau panduan yang bertujuan untuk mempercepat proses negosiasi ini juga telah diterapkan.

"Jadi ada banyak tahapan dalam negosiasi ini. Tahun ini di bawah keketuaan ASEAN Indonesia, negosiasi untuk code of conduct sebatas putaran kedua," ucap Michael Tene.

Ia melanjutkan,"Jadi kalau ada yang berharap code of conduct ini bisa selesai pada tahun 2023, dengan hanya dua putaran saja, itu tidak masuk akal".

Ia juga menambahkan konflik yang ada di Laut China Selatan itu berkaitan dengan perbatasan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih. Persoalan ini baru bisa diselesaikan lewat negosiasi bilateral.

"Isu terkait perbatasan maritim dan ZEE adalah sesuatu yang harus dinegosiasikan secara bilateral. Ini tidak bisa diselesaikan lewat kode etik (Laut Cina Selatan)," jelas Michael Tene.

Kode etik, termasuk dokumen declaration on conduct (yang telah diadopsi), bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak untuk menjalin negosiasi. Ini bertujuan untuk mencegah konflik maupun mengendalikan situasi saat konflik benar-benar terjadi.

Ia menegaskan, pihaknya tidak meremehkan insiden-insiden yang telah terjadi di Laut China Selatan selama beberapa tahun belakang. "Namun insiden tersebut tidak berujung pada konflik terbuka. Ini menunjukkan bahwa dokumen declaration on conduct serta code of conduct itu benar-benar manjur," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Beijing dan empat negara ASEAN yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih di Laut China Selatan.

Tiongkok baru saja merilis peta baru yang memperluas klaim teritorial mereka, tidak lama sebelum KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Hal ini memicu amarah dari negara lainnya, termasuk Filipina. Peta baru yang kontroversial ini juga terbit tak lama dari insiden penggunaan water cannon di Laut China Selatan.

Filipina menuduh Tiongkok menggunakan water cannon terhadap kapal Filipina yang membawa suplai militer di Laut China Selatan.

Para kepala negara ASEAN beserta Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang bertemu di Jakarta untuk pertemuan tahunan KTT ASEAN-Tiongkok. Laut China Selatan menjadi salah satu isu yang dibahas.

Pernyataan ketua atau chair’s statement dari pertemuan tersebut menyatakan, beberapa anggota khawatir dengan reklamasi daratan dan insiden serius lainnya di Laut China Selatan, termasuk kerusakan lingkungan laut

Para anggota juga menyambut baik momentum positif dalam perundingan kode etik, antara lain ditandai dengan selesainya pembahasan kedua naskah perundingan.

Sebagai informasi, Laut China Selatan dipandang strategis karena menyumbang setidaknya sepertiga dari perdagangan maritim global. Pada tahun 1992, ASEAN mengeluarkan sebuah deklarasi yang mendorong penyelesaian sengketa yang damai untuk isu Laut China Selatan. Satu dekade berikutnya, Tiongkok dan ASEAN mengeluarkan declaration on conduct. Dokumen declaration on conduct ini mendorong terbentuknya kode etik.