Cerita Warga Dapatkan KTP dan IMB di Dekat Depo Pertamina Plumpang

Koja, Beritasatu.com - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan warga Tanah Merah yang mendapatkan KTP menjadi polemik pascakebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Warga yang mendapatkan KTP di lokasi ini mengaku baru mendapatkan identitas saat Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2013. Sedangkan IMB, warga di lokasi ini baru mendapatkannya pada era Gubernur Anies Baswedan.

Warga yang juga sekaligus ketua RW 009, Tanah Merah, Koja, Jakarta Sekaran, Abdul Syakur mengatakan, dia bersama warganya baru bisa mendapatkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2013.

"Sebelumnya kami di sini warga Tanah Merah belum mendapatkan identitas juga sampai era pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo. Kemudian dia digantikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi inilah yang menerbitkan KTP, serta membentuk kepengurusan RT dan RW secara resmi," papar Abdul Syakur.

Abdul Syukur menambahkan, terkait penerbitan IMB, dirinya bersama warganya baru bisa mendapatkan IMB Kawasan yang diperuntukkan untuk mengurus administrasi pemasangan air PDAM dan meteran listrik.

"Kemudian, dilanjutkan kepimpinan era Pak Anies Baswedan dengan menerbitkan IMB, agar kami bisa mendapatkan pelayanan yang disediakan pemerintah, contoh sederhana pemasangan PAM kan harus melampirkan IMB. Alhamdulillah warga kami sekarang sudah memakai air PDAM sudah pakai meteran listrik," tambah Abdul Syakur.

Berbeda halnya dengan seorang warga RW 001 yang juga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang bernama Heru Bangun. Dia membantah jika tempat yang ditinggali sejak 1975 dikatakan ilegal.

"Wilayah RW 001 yang terdampak kebocoran pipa BBM Pertamina itu disebut ilegal. Itu tidak sepenuhnya benar," ujar Heru saat diwawancarai.

Heru juga bercerita, jika tempat yang ia tinggali ini dulunya bernama Kampung Bendung Melayu, sedangkan Kampung Tanah Merah yang berada di sebrangnya yang juga terdampak kebakaran tersebut, merupakan lahan kosong dan baru terbentuk sejak tahun 2000-an.

"Untuk RW 001 yang saya tinggali ini sebelumnya bernama Kampung Bendungan Melayu. Kampung Tanah Merah atau RW 009 tadinya belum ada dan baru sekitar tahun 2000-an lah baru ada itu Kampung Tanah Merah," tambah Heru.

Haru juga menuturkan, semasa ia sekolah Depo Pertamina Plumpang terletak sangat jauh dari permukiman warga. Namun seiring berjalannya waktu tangki-tangki itu dibangun mendekati permukiman warga. Menurutnya bukan permukiman warga yang mendekati tangki-tangki depo.  

"Permukiman warga yang mendekati tangki pertamina itu tidak benar menurut saya, karena waktu saya sekolah masih kecil, tangki pertamina adanya di dekat Jalan Yos Sudarso, tepatnya di Jalan Plumpang, jauh dari pemukiman warga. Kemudian seiringnya perkembangan mereka membangun tangki-tangki minyak yang baru dan mendekat ke arah pemukiman," pungkas Heru.

Sementara soal mendapatkan KTP terdapat perbedaan antara pernyataan Heru yang warga RW 001 dengan Abdul Syukur warga RW 009. Heru mengaku membuat KTP pada usia 17 tahun sekitar tahun 1993. Sementara Abdul Syukur menegaskan warga RW 009 baru mendapatkan identitas saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta sekitar tahun 2013.

"Kalau untuk pembuatan KTP, KTP saya kan jadi itu saat saya umur 17. Jadi sekitar tahun 1993 atau 1992 itu saya sudah mendapatkan KTP," kata Heru.

Namun, terkait kepemilikan IMB, Heru mengaku belum memahahi secara pasti. Namun dia menyebutkan sudah membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB).

"Untuk IMB saya belum paham banget, tetapi sudah ada PBB setahu saya sejak lama," ungkap Heru.