PresUniv dan Pemkab Bekasi Kerja Sama Sistem Kesehatan Akademik

Bekasi, Beritasatu.com - Rencana President University (PresUniv) untuk mendirikan fakultas kedokteran terus bergerak maju. Ini seiring ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara President University (PresUniv) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

PresUniv dengan Pemkab Bekasi menandatangani nota kesepahaman pengembangan sistem kesehatan akademik (academic health system atau AHS) di Kabupaten Bekasi. MoU tersebut ditandatangani Rektor PresUniv Prof Dr Chairy dan Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki di Bekasi, Rabu (20/4/2022).

AHS adalah collaborative ecosystem yang melibatkan tiga pihak, yakni penyedia layanan kesehatan di Kabupaten Bekasi, seperti klinik, Puskesmas, RSUD Kabupaten Bekasi, dan RS swasta; kalangan industri (yang memiliki klinik in-house, asuransi, termasuk penerapan program Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3; dan Fakultas Kedokteran, PresUniv. Melalui kolaborasi ini diharapkan akan muncul institusi dan sistem layanan kesehatan yang unggul.

“PresUniv tidak hanya mendirikan Fakultas Kedokteran, tapi juga ingin ikut membangun AHS di Kabupaten Bekasi. Kami menyadari bahwa membangun AHS itu tidak mudah. Perlu dukungan dari pemerintah, termasuk Pemkab Bekasi,” ujar Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, Budi Susilo Soepandji dalam sambutannya.

Jadi, lanjut Budi Susilo, MoU yang ditandatangani hari ini merupakan wujud dukungan Pemkab Bekasi terhadap rencana PresUniv dalam mendirikan fakultas kedokteran. “Penandatanganan MoU ini adalah simbol bahwa kita akan bahu membahu mewujudkan AHS di Kabupaten Bekasi,” tegas dia.

Sementara, Plt Bupati Akhmad Marjuki mengapresiasi rencana PresUniv dalam mendirikan fakultas kedokteran. “Setelah mendengar penjelasan tentang AHS, saya nyatakan bahwa kerja sama antara Pemkab Bekasi dengan PresUniv ini benar-benar harus kita wujudkan. AHS jangan hanya menjadi simbol semata.”

MoU yang ditandatangani tersebut diharapkan bisa menjadi landasan bagi PresUniv dan Pemkab Bekasi dalam mengembangkan AHS di Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan lebih detail dari MoU tersebut akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Untuk mendirikan Fakultas Kedokteran, PresUniv dibimbing oleh Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran (Unpad). Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Yudi Mulyana, yang juga hadir dalam acara ini mengatakan, “Jumlah dokter masih kurang. Jadi, harus ditambah.”

Pandemi Covid-19 yang melanda memberi pelajaran bahwa standar World Health Organization (WHO) belum terpenuhi di Indonesia. WHO menetapkan standar 1 dokter per 10.000 penduduk. Dalam kondisi normal, standar tersebut mungkin cukup. Namun, jika terjadi bencana kesehatan, seperti pandemi atau wabah lainnya, jumlah tersebut sangat kurang.

Pandemi Covid-19 mengingatkan bahwa menambah jumlah dokter, termasuk fasilitas pendukung, kini menjadi kebutuhan. Jangan sampai bencana kesehatan, yang menelan banyak korban akibat kurangnya jumlah dokter, berulang kembali.

Di sisi lain distribusi dokter di Indonesia masih belum merata. “Distribusi dokter memang masih menjadi masalah,” kata Yudi Mulyana. Di kota-kota besar ada banyak dokter, tetapi di kota-kota kecil sebaliknya. Jika terjadi pandemi atau wabah, ini tentu mempersulit penanganan dan meningkatkan risiko.

Selain kurangnya jumlah dokter, distribusinya juga menjadi masalah. Pendirian Fakultas Kedokteran di PresUniv diharapkan bisa ikut memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tantangan tersebut.