Usut Kasus Ade Yasin, KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa sejumlah pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab Bogor, Senin (20/6/2022). Para pejabat dan PNS itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin sebagai tersangka.

"Saksi diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Baca Juga: Dugaan Ade Yasin Suap Pegawai BPK Jabar Terus Diusut

Para pejabat dan PNS Pemkab Bogor yang dijadwalkan diperiksa penyidik hari ini, yaitu Kepala BPKAD, Teuku Mulya; Sekretaris BPKAD, Andri Hadian; Subkoordinator Pelaporan BPKAD, Hanny Lesmanawaty; dan Kasubag Penatausahaan Keuangan Setda Bogor, Ruli Faturahman.

Selain itu, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa Inspektur Pemkab Bogor sekaligus mantan Kepala BPKAD, Ade Jaya Munadi; ajudan bupati, Anisa Rizky Septiani; Staf di Setda Bogor, Kiki Rizki Fauzi; dan Kabid AKTI BPKAD, Wiwin Yeti Haryati.

Baca Juga: Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Wabup Bogor Iwan Setiawan

Diketahui, KPK menetapkan Ade Yasin dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ade Yasin diduga menyuap empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat sekitar Rp 1,9 miliar supaya Pemkab Bogor mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021.

Selain Ade Yasin, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik sebagai tersangka pemberi suap.

Sementara tersangka penerima suap yakni empat pegawai BPK perwakilan Jabar yakni Kasub Auditorat Jabar III, Anthon Merdiansyah; Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Arko Mulawan; dan dua orang pemeriksa dari BPK perwakilan Jabar atas nama Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.