Wamen: AHY Dapat Tugas dari Jokowi untuk Berantas Mafia Tanah

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan memimpin rapat koordinasi (rakor) pemberantasan mafia tanah pada 1-4 Maret. Tujuan rakor ini adalah untuk mengidentifikasi dan menuntaskan kasus-kasus mafia tanah besar pada tahun ini.

"Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, salah satu yang harus dikerjakan secara serius adalah pemberantasan mafia tanah. Mas Menteri AHY yang akan memimpin rakor pada 1-4 Maret tentang pemberantasan mafia tanah," katanya.

Raja Juli Antoni menjelaskan rakor ini akan melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan Mahkamah Agung. Dalam hal mafia tanah, Raja Juli Antoni mencontohkan kasus yang menimpa artis Nirina Zubir.

"Empat sertifikat tanah milik Nirina telah diserahkan pada 13 Februari, dan empat sertifikat lainnya masih dalam proses," kata Raja Juli Antoni.

Ia menambahkan sekjen Kementerian ATR/BPN juga telah berkoordinasi dengan kepala kantor wilayah DKI Jakarta dan kepala kantor pertanahan Jakarta Barat. Harapannya, Menteri AHY dapat memberikan empat sertifikat tanah lagi kepada Nirina dalam waktu singkat.

Selain itu, AHY akan memimpin rakernas pada 6 Maret, dengan mengundang seluruh kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia.

"Rakernas ini menjadi kesempatan bagi AHY untuk memperkenalkan diri, memberikan arahan, dan membahas kebijakan dalam 100 hari ke depan hingga Oktober mendatang," kata Raja Juli Antoni.

Sebelumnya, seusai dilantik, AHY mengatakan akan melanjutkan kebijakan pemberantasan mafia tanah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi investor dan masyarakat. Sertifikat elektronik dinilai sebagai solusi untuk menangani sengketa tanah dan praktik melawan hukum yang biasa dilakukan oleh mafia tanah.