Pemerintah Bakal Benahi 76 Pelintasan Seusai Kecelakaan KRL Bekasi

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan membenahi 76 pelintasan sebidang yang tersebar di Pulau Jawa dan sebagian wilayah Sumatera menyusul kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi kereta api di Indonesia.

“Tentu tadi ada kami laporkan perkembangan dan langkah-langkah taktis solusi yang harus segera diambil dan telah dilakukan sebetulnya, pascaterjadinya kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur,” katanya seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

AHY menjelaskan, perbaikan akan dilakukan melalui pembangunan palang pintu kereta, flyover, hingga underpass di sejumlah lokasi yang dinilai rawan kecelakaan. “Memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass,” ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga berencana menutup sejumlah pelintasan yang dianggap berbahaya. Modernisasi sistem persinyalan kereta api turut menjadi fokus untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta.

Menurut AHY, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengembangan transportasi publik nasional. “Jadi semangatnya adalah untuk transportasi publik, keselamatan kita utamakan, dan pada akhirnya konektivitas antarwilayah juga bisa menghadirkan pertumbuhan dan peluang ekonomi lainnya,” katanya.

Dalam rapat terbatas tersebut, AHY juga mengungkapkan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengembangan jaringan kereta api nasional, termasuk proyek Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, dan pengembangan jalur kereta di Sulawesi.

Pengembangan jaringan tersebut dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat distribusi logistik dan komoditas di berbagai daerah. “Ini sebagai bentuk dari upaya memeratakan pembangunan di seluruh wilayah karena kereta bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk angkut logistik atau komoditas di sejumlah daerah,” imbuh AHY.