Polemik Kenaikan UKT, Mahasiswa Memiliki Hak untuk Terlibat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Jakarta, Beritasatu.com - Aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa universitas negeri menyoroti kenaikan uang kuliah tetap (UKT), menjadi sorotan di dunia pendidikan. Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menegaskan protes mahasiswa telah menjadi masalah nasional yang harus segera diatasi dan direspons oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

"Gejolak mahasiswa terhadap UKT ini semakin meluas, ini menjadi masalah nasional yang perlu direspons oleh Mas Nadiem Mendikbud. Apa yang sebenarnya terjadi di kampus-kampus ini harus segera dijawab," ujar Ubedilah Badrun di kampus UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Selasa (14/5/2024).

Ubedilah menegaskan bahwa aksi protes mahasiswa dijamin oleh konstitusi. Ia menekankan pentingnya dialog antara rektor dan elite kampus dengan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Mahasiswa memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di kampus. Dialog antara pihak kampus dan mahasiswa harus dilakukan, karena argumen-argumen mereka didasarkan pada data," imbuhnya.

Menurutnya, aksi protes mahasiswa bukan tanpa alasan. Ia menduga ada kebijakan yang keliru terkait status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

"Perlu dievaluasi kebijakan yang berdampak pada mahasiswa. Mas Nadiem tidak boleh diam, dan presiden juga harus memperhatikan," ucap Ubedilah.

Sebagai akademisi, Ubedilah menekankan masa depan Indonesia ditentukan oleh mahasiswa saat ini. Kenaikan UKT dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis mahasiswa.

"Jika mahasiswa merasa tidak nyaman di kampus karena biaya kuliah yang tinggi, ini akan memengaruhi kondisi psikologis mereka. Pemerintah harus bertindak karena ini menyangkut masa depan republik," tuturnya.