Vasektomi Syarat Bansos? Demokrat Minta Wacana Dikaji!

Cirebon, Beritasatu.com - Wacana kontroversial kembali mencuat dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia mewacanakan prosedur vasektomi sebagai salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini, yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk miskin, menuai pro dan kontra di masyarakat. Vasektomi sendiri merupakan tindakan medis berupa pemandulan permanen pada pria agar tidak dapat lagi memiliki keturunan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron merespons wacana ini dengan hati-hati. Ia menegaskan bahwa syarat utama penerima bansos seharusnya adalah kondisi ekonomi, bukan kondisi reproduksi. 

"Kalau itu betul dijadikan syarat, tentu harus dikaji secara serius. Tapi saya juga tahu, Pak Dedi Mulyadi ini kadang menyampaikan sesuatu dalam konteks bercanda. Jangan sampai kita terpancing membuat kesimpulan dari pernyataan yang belum dikonfirmasi secara resmi," ucapnya, Sabtu (3/5/2025).

Herman Khaeron menambahkan, regulasi penyaluran bansos seharusnya merujuk pada aturan pemerintah pusat. "Kalau ini hanya wacana dari pemerintah daerah, tentu harus ada kejelasan apakah ini serius atau hanya bagian dari cara komunikasi Pak Dedi," imbuhnya.

Di sisi lain, warga juga mengungkapkan kekhawatiran. Jum, seorang warga Cirebon, Jawa Barat, berharap wacana ini dikaji ulang karena dinilai tidak manusiawi dan membatasi hak untuk memiliki keturunan. 

"Kalau saya baru punya satu anak dan ingin punya dua atau tiga anak lagi, lalu harus vasektomi untuk mendapat bansos, itu berat sekali. Saya tidak setuju," tuturnya. 

Jum berharap pemerintah lebih bijak dalam menetapkan syarat-syarat penerima bantuan, terutama yang menyangkut hak dasar sebagai manusia.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi mengenai apakah kebijakan vasektomi sebagai syarat bansos ini benar-benar akan diterapkan atau sekadar pernyataan retoris.