Menteri Haji Gus Irfan Minta KPK Awasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan mengajukan permintaan khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berharap lembaga antirasuah tersebut bisa mendampingi sekaligus mengawasi jalannya penyelenggaraan ibadah haji agar terbebas dari praktik-praktik koruptif.

Permintaan itu disampaikan Gus Irfan saat melakukan audiensi dan pertemuan tertutup dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/10/2025). Pertemuan berlangsung selama hampir 2 jam, mulai pukul 13.47 WIB hingga 15.32 WIB.

“Kita ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan semua proses sesuai aturan. Presiden juga telah mengamanatkan agar penyelenggaraan haji berjalan akuntabel dan transparan,” ujar Gus Irfan seusai pertemuan.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan juga memperkenalkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru kepada pimpinan KPK. Ia menyampaikan sejumlah poin, mulai dari situasi penyelenggaraan haji hingga proses bisnis yang tengah dipersiapkan.

“Banyak hal yang kita sampaikan kepada teman-teman di KPK. Pertama, tentu terkait proses haji, kemudian juga rencana bisnis haji yang sedang kita jalankan,” tuturnya.

Selain meminta pendampingan, Gus Irfan menegaskan bahwa pihaknya ingin melibatkan KPK sejak awal, terutama dalam hal pengisian jabatan. Ia bahkan telah menyerahkan sejumlah nama calon pejabat kementerian untuk dilakukan penelusuran rekam jejak oleh KPK.

“Tentu kami menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji agar di-tracking. Harapannya, tidak ada masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa menyambut baik kunjungan Menteri Haji Gus Irfan. Menurutnya, KPK mendukung penuh upaya pencegahan korupsi di bidang penyelenggaraan haji.

“KPK sudah pernah melakukan kajian, telaahan, bahkan penyelidikan terkait kegiatan haji. Harapannya, ke depan pengelolaan jemaah haji makin baik. Prinsipnya KPK sangat mendukung upaya pencegahan, bahkan hingga saat pelaksanaan nanti,” ungkap Cahya.

Pertemuan antara Menteri Haji Gus Irfan dan pimpinan KPK ini menjadi sinyal kuat bahwa kementerian baru tersebut berkomitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan keterlibatan KPK sejak awal, diharapkan pengelolaan haji dapat berjalan bersih, efisien, dan semakin baik dari tahun ke tahun.