Gandeng KPK, PLN Targetkan Sertifikasi 92.000 Persil Tanah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Gandeng KPK, PLN Targetkan Sertifikasi 92.000 Persil Tanah

Jumat, 15 Januari 2021 | 20:27 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan sertifikasi terhadap 92.000 persil tanah PLN senilai Rp1.600 triliun.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, keseluruhan persil tanah tersebut ditargetkan dapat tersertifikasi pada 2023 mendatang.

"Pada tahun 2023, kami menargetkan untuk 100 persen tanah persil daripada PLN ini bersertifikat," kata Zulkifli, usai beraudiensi dengan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Zulkifli mengatakan, saat ini sebanyak 30 persen atau 28.000 dari 92.000 persil tanah milik PLN telah tersertifikasi. Dengan menggandeng KPK dan Kementerian ATR/BPN, jumlah persil tanah yang telah berhasil tersertifikasi bertambah sebanyak 20.000. Dengan demikian hingga 2020, total aset PLN yang telah tersertifikasi sebanyak 48.000 persil atau sekitar 45 persen dari total 92.000 persil yang dimiliki PLN.

"Dengan support bantuan dari KPK dan juga Kementerian ATR/BPN, kami berhasil untuk bisa melakukan proses sertifikasi dari tanah-tanah yang belum bersertifikat itu," katanya.

Sepanjang 2021 ini, Zulkifli menargetkan sekitar 60 persen dari 92 ribu persil tanah PLN dapat tersertifikasi. Menurutnya, sertifikasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan aset yang dimiliki PLN.

"Dan ini kalau kita menggunakan prosedur biasa, seperti yang kami lakukan di waktu-waktu yang lalu, tanpa support dari KPK, ini bisa memakan waktu lebih dari satu abad akan belum juga selesai," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, alasan KPK turun tangan membantu PLN memperbaiki tata kelola aset dengan mendorong dilakukannya sertifikasi.

"Sejak puluhan tahun, PLN mengaku telah berupaya mensertifikasi aset atau lahan yang digunakan untuk jaringan listrik. Namun, selama itu pula sertifikasi seluruh aset tidak pernah terwujud," paparnya.

Selain mempercepat proses sertifikasi, lanjut Alex, bantuan yang diberikan KPK dan Kementerian ATR/BPN dapat menekan biaya dalam proses sertifikasi.

"Kalau sebelumnya itu PLN itu mengeluarkan per sertifikat itu sampai Rp 20 juta, sekarang bisa kita tekan itu maksimal paling banyak hanyak sekitar Rp 7 juta. Bayangkan ada berapa puluh ribu tadi sertikat, itu ada penghematan yang luar biasa juga PLN," kata Alex.

Selain sertifikasi aset, dalam audiensi ini, KPK juga mendorong diperkuatnya whistleblower system di lingkungan PLN yang diintegrasikan dengan KPK. Menurutnya whistleblower system memiliki nilai penting dalam upaya memberantas korupsi.

"Sebetulnya di BUMN itu banyak orang-orang yang baik. Tetapi, itu tadi, banyak orang ketika mengetahui ada penyimpangan dia tidak mau repot atau tidak berani melaporkan adanya penyimpangan. Karena apa, karena ini menyangkut posisi, kedudukan, dan mungkin juga karier yang bersangkutan. Ya kalau misalnya pimpinannya itu komit, kalau enggak? Malah kena," kata Alex.

Menurut Alex, pertemuan ini juga membahas kemungkinan menjalin kerja sama dalam menindaklanjuti laporan penyimpangan. "Supaya apa, ya pegawai PLN itu menjadi lebih berani ketika mengetahui ada penyimpangan dan melaporkan. Kami juga tentu saja akan melindungi setiap pegawai yang melaporkan itu, baik kedudukannya maupun dari sisi kariernya," tegas Alex.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Diduga Korupsi, Mantan Bendahara BNN Sumut Ditahan

Mantan Bendahara Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara (BNN) Sumut, Syarifah (41), resmi ditetapkan sebagai tesangka oleh Polda Sumut

NASIONAL | 15 Januari 2021

Hari Ketujuh, Total 17 Penumpang Sriwijaya Air Teridentifikasi

Korban yang teridentifikasi hari ini Toni Ismail, Dinda Amelia, Isti Yudha Prastika, Putri Wahyuni, Rahmawati.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Sepekan ke Depan, BMKG Minta Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem

Sejumlah wilayah Indonesia berpotensi dilanda potensi hujan sedang hingga lebat pada 16-21 Januari 2021.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Demokrat Dorong Evaluasi Sistem Mitigasi Bencana

Partai Demokrat mendorong agar sistem mitigasi bencana dapat dievaluasi. Demikian halnya penanganan pascabencana.

NASIONAL | 15 Januari 2021

KPK Ingatkan PLN Banyak Kepentingan di Bisnis IPP

Skema Independent Power Producer (IPP) dinilai menarik banyak pihak berkepentingan untuk mengeruk keuntungan.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Presiden: Segera Kirimkan Bantuan untuk Korban Banjir Kalsel

Jokowi memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Panglima TNI dan Kapolri secepatnya mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Kalsel.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Kementerian BUMN Gerak Cepat Bantu Korban Gempa Majene

Menteri BUMN Erick Thohir melalui Yayasan BUMN langsung memerintahkan untuk bergerak cepat segera menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Penunjukan Kapolri, NU-Muhammadyah Sepakat Tak Persoalkan Aspek Primordialisme

Presiden Jokowi telah resmi mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri ke DPR

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kawasan Penyangga Banjarmasin dan Banjarbaru Dikepung Banjir

Ribuan jiwa dievakuasi setelah banjir merendam daerah penyangga kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Darurat Kesehatan, Kewajiban Vaksinasi Bersifat Mengikat

Pemerintah mulai menjalankan program vaksinasi Covid-19 yang ditandai penyuntikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara

NASIONAL | 14 Januari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS