ICW Minta Dewan Pengawas KPK Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos
Logo BeritaSatu

ICW Minta Dewan Pengawas KPK Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos

Senin, 15 Februari 2021 | 12:35 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengawasi penanganan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Permintaan ini disampaikan untuk memastikan tidak adanya upaya sistematis dari pihak manapun, termasuk internal KPK untuk menghalangi penanganan kasus ini.

"ICW meminta kepada Dewan Pengawas untuk mengawasi secara ketat penanganan perkara ini. Jangan sampai ada upaya-upaya sistematis atau intervensi dari internal KPK yang berusaha menggagalkan kerja tim penyidik," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).

ICW pun mengingatkan internal KPK, termasuk pimpinan dan pejabat lainnya untuk tidak menghambat proses dengan melokalisasi kasus suap ini berhenti pada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.

"ICW mengingatkan agar jangan sampai ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu Pimpinan, Deputi, atau pun Direktur, yang berupaya ingin melokalisir penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial berhenti hanya pada mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara," kata Kurnia.

Permintaan kepada Dewas dan peringatan kepada pejabat KPK disampaikan lantaran ICW menilai KPK terkesan enggan memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui sengkarut kasus ini, termasuk mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus. Tim penyidik sempat menjadwalkan memeriksa Ihsan Yunus pada Rabu (27/1/2021). Namun, pemeriksaan itu urung dilakukan lantaran Ihsan yang kini duduk di Komisi II DPR mengklaim belum menerima surat panggilan dari penyidik. Hingga kini, tim penyidik belum menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus.

"Sampai saat ini KPK terlihat enggan untuk memanggil beberapa orang yang diduga memiliki pengetahuan terkait pengadaan bansos. Terutama oknum-oknum politisi yang selama ini santer diberitakan media," katanya.

Padahal, terdapat sejumlah hal yang sudah sepatutnya didalami dan dikembangkan tim penyidik terkait kasus ini. Salah satunya mengenai alasan Kementerian Sosial (Kemsos) memberikan proyek pengadaan jutaan paket sembako pada korporasi-korporasi tertentu. Ditegaskan Kurnia, berdasarkan regulasi LKPP, penunjukan langsung dalam keadaan darurat dapat dibenarkan jika korporasi tersebut pernah terlibat dalam pengadaan pemerintah dengan produk barang atau jasa yang sama. Namun, berdasarkan pengamatan ICW, ada beberapa korporasi yang baru berdiri kemudian langsung mendapatkan proyek sembako dari Kemensos.

"Bukankah itu sebuah kejanggalan yang mesti ditelusuri lebih lanjut? Apakah ada unsur nepotisme karena mereka memiliki kedekatan tertentu dengan Juliari?," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Longsor di Nganjuk, 16 Warga Masih dalam Pencarian

Kendala yang dihadapi tim gabungan yaitu penggunaan alat seadanya untuk pencarian warga yang hilang. Alat berat belum dapat ke lokasi terdampak.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Dampak Covid-19, Penduduk Miskin di Perkotaan Meningkat

Penduduk miskin di perkotaan naik 1,32%, sementara di perdesaan naik hanya 0,60%.

NASIONAL | 15 Februari 2021

BPDPKS Dapatkan Penghargaan Pembinaan Pers dari PWI Pusat

Penghargaan diberikan kepada BPDPKS atas kemitraan dan kerja sama bersama media yang selama ini telah berjalan dengan baik.

NASIONAL | 15 Februari 2021

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Anak Raja Dangdut Rhoma Irama

Lembaga antikorupsi mengingatkan Rommy untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

NASIONAL | 15 Februari 2021

AKAR Indonesia Luncurkan Buku Panduan untuk Remaja Hadapi Covid-19

Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan berbagai keterbatasan aktivitas luar rumah membuat remaja rentan dengan masalah psikologis dan kejiwaan.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Disaksikan Jokowi, Andi Samsan Nganro Ucapkan Sumpah Wakil Ketua MA

Sebagai hakim agung karier, ia menjadi hakim agung sejak tahun 2013.

NASIONAL | 15 Februari 2021

BMKG Rilis Peringatan Dini Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan Indonesia

Gelombang tinggi berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 15-17 Februari 2021.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Skandal Suap Joko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Hadapi Sidang Tuntutan

Dalam surat dakwaan, Brigjen Prasetijo turut menerima aliran uang senilai USD 150 ribu dari Joko Tjandra melalui Tommy Sumardi.

NASIONAL | 15 Februari 2021

Ribuan Penambang Kembali Serbu PETI Dongi-Dongi di Taman Nasional Lore Lindu

Sebagian besar penambang yang ada di PETI Dongi-Dongi berasal dari Sulawesi Utara (Sulut), Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Pulau Jawa.

NASIONAL | 15 Februari 2021

BNPB: Tanah Longsor di Nganjuk Dipicu Intensitas Hujan Tinggi

Tanah longsor di Nganjuk melanda sejumlah rumah warga di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos.

NASIONAL | 15 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS