Haris Pertama Sebut Kongres KNPI Tahun Ini Sebagai Kongres Pemersatu

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengatakan kongres KNPI akan digelar pada 2021. Haris berharap kongres ini menjadi kongres pemersatu seluruh komponen KNPI.

Hal ini disampaikan Haris usai menggelar Rapat Pleno DPP KNPI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Ratusan perwakilan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tergabung di KNPI dan jajaran pengurus DPP KNPI hadir dalam acara itu.

"Dalam rapat pleno tersebut diputuskan bahwa akan digelar kongres dalam waktu dekat. Kongres ini diharapkan bisa menjadi pemersatu seluruh komponen KNPI," ujar Haris.

Kongres KNPI, kata Haris, akan diselenggarakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam konstitusi organisasi yakni AD/ART. Pihaknya akan mengikuti semua tahapan yang berlaku.

"Kita akan menyiapkan kongres yang sesuai konstitusi AD/ART. Sebelum diadakan kongres, kami akan melakukan tahapan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional. Secepatnya akan kami agendakan," ucap Haris.

Haris juga mengaku membuka pintu lebar-lebar untuk melakukan perdamaian dengan pihak-pihak yang selama ini berseberangan dalam organisasi KNPI. Haris menolak semua bentuk yang bisa memecah belah tubuh KNPI.

"Yang penting, setiap keputusan tertinggi harus melalui mekanisme kongres. Tidak bisa hanya segelintir orang membuat keputusan. Jangan langgar konstitusi," tegas Haris.

Terkait sejumlah oknum yang melakukan pemecatan terhadap dirinya beberapa waktu lalu, Haris mengaku tidak ambil pusing. Pasalnya, KNPI bukan hanya milik pengurus saja, melainkan kepunyaan seluruh OKP dan DPD yang ada tersebar di 34 provinsi.

"Semua harus melalui tahapan yang tepat dan konstitusional, tidak boleh asal tabrak. Nanti juga dalam tahapan Rapimpurnas akan kami libatkan seluruh pihak untuk menetapkan lokasi dan waktu kongres," ungkap Haris.

Lebih lanjut, Haris mengatakan, Rapat Pleno DPP KNPI juga menyepakati pemecatan oknum pengurus yang menggelar rapat pleno inkonstitusional beberapa waktu lalu dan menyatakan rapat tersebut cacat prosedur. Rapat pleno yang digelar sejumlah pengurus DPP KNPI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, tutur Haris, adalah rapat ilegal.

"Apalagi dalam rapat tersebut tidak ada surat undangan kepada segenap pengurus DPP KNPI, rapat dihadiri tidak lebih dari 40 orang dan saya juga sebagai mandataris pleno tidak pernah mengetahui rapat pleno tersebut," ujar Haris.

Haris menilai, ada sejumlah oknum yang ingin memecatnya sebagai ketua umum, karena saat ini KNPI sebagai organisasi kepemudaan sedang seksi atau menarik perhatian banyak pihak. Apalagi saat ini KNPI juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.

"Tindakan sejumlah pengurus yang akan saya justru telah melanggar AD/ART. Karena itu organisasi akan memutuskan pengurus yang akan memecat dirinya akan dikembalikan ke induk organisasi mereka masing-masing," ujar Haris.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP KNPI Rahmat Bastian mengaku bersyukur, rapat pleno berjalan baik dan menghasilkan keputusan yang bulat. Bastian memastikan tidak ada perpecahan ataupun konflik di tubuh KNPI.

"Haris Pertama tetap ketua umum kami," kata Bastian.