Indo Barometer: Amien Rais Sedang Bermanuver

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Indo Barometer M Qodari berpendapat, Amien Rais sedang bermanuver terkait ada anggapan dirinya telah merapat ke istana dengan mengunggah pernyataan soal kemungkinan jabatan Jokowi 3 periode.

"Kemarin kan Amien Rais ke istana soal advokasi penembakan di Km 50 tetapi kan ada kesan bahwa Amien Rais sudah merapat atau sowan ke istana. Amien ingin menepis anggapan bahwa dia merapat ke istana. Caranya dengan mengeluarkan Youtube pertanyataan soal kemungkinan Jokowi 3 periode ditambah dengan pernyataan pamungkas khas Amien Rais, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," katanya, di Jakarta, Senin (15/3/2021).

"Yang kira-kira mengatakan itu adalah musibah. Sebetulnya Amien Rais sedang bermanuver untuk meunjukkan ke konstituen yang dia targetkan yaitu yang oposisi kepada Jokowi, bahwa dia tetap pada oposisi dan tidak merapat ke istana," katanya.

Qodari menyatakan, soal 3 periode pada dasarnya amendemen UUD 1945. Amendemen itu diatur di UUD 45. "Bukan barang yang haram dan tidak bisa dilakukan," katanya.

Dia menerangkan, untuk melaksanakan amendemen, apapun materinya, harus memenuhi sejumlah persayaratan.

"Semua itu harus dipenuhi. Kalau persyaratan itu tidak dipenuhi maka tidak akan terealisasi. Mungkin Amien Rais dengan pernyataan tersebut ingin mengerem hal tersebut bisa terjadi," katanya.

Akan tetapi, lanjut Qodari, semua tergantung pada pemikiran-pemikiran yang berkembang. "Amendemen UU, kebijakan publik. Sesuatu yang termanivestasi dalam kondisi, pikiran, juga keputusan terutama dari pelaku sejarah. Kalau lihat pelaku sejarah amendemen di republik ini, Pak Amien Rais. Amien Rais sebagai anggota DPR, beliau juga ketua MPR, suaranya pasti dihitung. Amendemen UUD sudah terjadi 4 kali. Tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amendemen yang sudah pernah dilakukan dan dipimpin Amien Rais. Kalau itu terjadi, itu adalah proses politik dan dinamika sejarah," katanya.

Qodari menerangkan, yang penting digarisbawahi soal amendemen bahwa itu bukan aspirasi yang bersifat tunggal tapi majemuk.

"Misalnya PDIP, berbicara mengenai pentingnya GBHN. GBHN diamendemen Amien Rais dan kawan2, hilang. Sekarang PDIP ingin GBHN dihidupkan kembali," katanya.

Bahkan, kata Qodari, ada yang lebih ekstrem, yaitu meminta UUD 1945 dikembalikan kepada aslinya. Untuk mengembalikannya, terangnya, tentu ada elemen kemasyarakatan. Misalnya, gerakan kebangkitan Indonesia. Ada almarhum Djoko Santoso, Pak Sayidiman, Taufiequrachman Ruki, Hariman siregar pada peristiwa 2018-2019.

"Di DPR juga ada, partai dan tokoh, jauh-jauh hari sudah ada. Yang ingin mengembalikan UUD 1945 ke aslinya. Jadi bukan diubah 1999, sampai 2022. Kalau lihat catatan digitalnya, Partai Gerindra, Pak Prabowo. Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 2019, ingin kembali ke UUD yang asli. Ada kelompok DPD, kelompok paling serius, dan sudah lama ingin mengamendemen UUD 1945. Tahun 2014, 2015, DPD membuat pokja. Idenya, ada soal peran penguatan DPD, peran bikameralisme lebih tegak, bahkan calon perseorangan. Ide macam-macam, saling berkontestasi. 1 pasal, diamendemen, disikapi khawatir," katanya.

Qodari menambahkan, untuk melakukan amendemen sebetulnya tergantung perspektifnya.

"Kalau ada paling jagoan ya Amien Rais. Bagaimana pemilihan presiden 1999 dengan capres Bu Mega, kursi paling besar. Tapi kan Pak Amien Rais menggalang poros tengah, akhirnya melahirkan presiden Abdurrahman Wahid. Dan ya walaupun Pak Amin Rais ada di belakang Gus Dur dengan motor utamanya. Justru ketika Gus Dur jadi presiden, pemerintahan berjalan, Pak Amien Rais sendiri yang paling depan menurunkan Gus Dur. Jadi ya semua proses, memilih presiden, membuat UU, ya itu namanya Ijtihad, ikhtiar, bisa benar, bisa salah, bisa gagal, bisa berhasil. Ya gak bisa juga Pak Amien Rais mengatakan dari awal dikasih vonis Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambil contoh Gus Dur. Jadi Pak AR, ijtihad-nya paling bagus, tapi kan dikoreksi oleh Amien Rais sendiri," katanya.