Pemda Diminta Fasilitasi Produk Lokal Masuk E-Catalog

Kupang, Beritasatu.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memfasilitasi sebanyak mungkin produk lokal agar bisa masuk ke dalam e-catalog daerah maupun nasional. Dengan ini, produk lokal bisa terserap dalam belanja pemerintah. 

Hal ini disampaikan La Nyalla saat membuka Focus Group Discussion dengan tema Strategi Meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kantor Gubernur NTT, di Kupang, Rabu (24/3/2021).

Menurut La Nyalla, Pemerintah Provinsi NTT bisa menangkap peluang ajakan Presiden Joko Widodo yang mengampanyekan cinta produk dalam negeri guna meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerah.

"Kalau dalam skup nasional kita mengenal kebijakan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Maka kalau di daerah, kebijakan tersebut bisa diadaposi dengan TKL atau tingkat komponen lokal atau daerah," kata La Nyalla, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya. 

Namun, dalam belanja barang pemerintah, barang yang dibeli harus terdaftar di e-catalog. Untuk itu, pemda harus membantu proses pendaftaran produk lokal daerah di e-catalog. Hal ini penting untuk mengurangi dana belanja pemda yang keluar ke daerah lain, mengingat barang yang ada di e-catalog lebih banyak diproduksi di luar NTT.

"Saya kasih contoh kursi atau meja sekolah. Barang yang ada di E-catalog jelas produk yang sudah bermerk, dan pabriknya ada di Jawa. Pemda luar Jawa semua beli itu. Uang APBD mengalir ke Jawa. Tidak heran kalau pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di Jawa rata-rata tinggi," paparnya.

Padahal, tingginya PDRB menyumbang angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga berpengaruh pada indeks kemandirian daerah yang tinggi. Dengan kata lain, PAD yang tinggi akan menyumbang angka kemandirian fiskal daerah yang tinggi pula.

"Memang ini tidak mudah, mengingat infrastruktur dan akses distribusi serta serapan kuantitas barang di Jawa jauh lebih baik. Tapi dengan konsep pembangunan Indonesia sentris yang digagas Presiden Jokowi, seharusnya daerah-daerah di luar Jawa mulai menyiapkan diri secara serius," tukasnya.

Lebih lanjut, DPD RI juga menginisiasi penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Kadin Jawa Timur dan Kadin NTT serta Kadin Institute di Jawa Timur (Jatim) dengan Universitas Citra Bangsa NTT.

"Kerja sama ini menjadi bagian dari salah satu upaya meningkatkan fiskal daerah, karena Kadin Jatim melalui Kadin Institute akan melakukan pelatihan kompetensi dan sertifikasi tenaga profesional dari NTT. Pelajar, mahasiswa, guru dan dosen serta profesi lainnya," kata La Nyalla.

Senator sekaligus Ketua Umum Kadin NTT Abraham Liyanto berharap kerja sama itu nantinya akan membuat NTT mampu mengirim tenaga kerja profesional ke luar negeri untuk pekerjaan-pekerjaan seperti perawat di rumah sakit maupun operator mesin dan alat berat di bidang konstruksi.

"Jadi selain mereka berpenghasilan lebih besar, harkat dan martabat bangs akita juga terangkat. Karena yang kita kirim ke luar negeri adalah tenaga ahli yang sudah bersertifikat standar dan kompeten," pungkas Abraham.

Diketahui, Kadin Institute sebagai organ Kadin Jatim telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melakukan uji kompetensi dan pelatihan vokasi. "Knowledge ini yang akan kita transfer ke Kadin NTT," kata Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto.