Pakar: RUU Perampasan Aset Bakal Ubah Paradigma Penegak Hukum
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: RUU Perampasan Aset Bakal Ubah Paradigma Penegak Hukum

Selasa, 20 April 2021 | 17:34 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan mengubah paradigma penyelenggara hukum dan penegak hukum di Indonesia.

"RUU Perampasan Aset ini akan merubah paradigma. Selama ini perkara pidana lebih bayak menghukum orangnya ketimbang mengembalikan secara maksimal kerugian negara. Instrumen pidananya sepertinya lebih puas menghukum badan, padahal pengembalian aset ini penting," ujar Fickar saat diskusi virtual pada Ruang Anak Muda di Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Ia menjelaskan, selama ini paradigma hukum dalam menangani kejahatan ekonomi, lebih kepada pendekatan aspek pidana dan menghukum orangnya daripada memprioritaskan pengembalian kerugian negara.

Karena itu, dia menegaskan memberi dukungan moril kepada eksekutif dan legislatif untuk segera melakukan pembahasan dan mengasah RUU tersebut.

Fickat meyakini dengan UU Perampasan Aset, penegak hukum akan lebih mampu secara cepat dan maksimal mengembalikan kerugian negara, kendati dari perkara yang sistemik dan penuh rekayasa seperti kasus Jiwasraya dan Asabri.

"Selama ini sulit mengembalikan kerugian negara, terutama dari kasus yang penuh rekayasa keuangan dan rekayasa legal, akan sulit menembus karena perlu dibuktikan terlebih dahulu. Namun dengan RUU Perampasan Aset, tidak perlu menunggu pembuktian," ucap Fickar menjelaskan.

Ia membantah jika ada kekhawatiran pelanggaran HAM yang muncul dari perampasan aset. Menurutnya, konstruksi hukum RUU Perampasan Aset lebih kepada perdata, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan keberatan dan melakukan pembuktian.

"Memang ini ranah pidana tapi konstruksinya ke perdata dan pihak yang merasa dirugikan juga bisa melakukan perlawanan dan pembuktian. Sehingga nantinya pembuktian terbalik," imbuhnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jelang Libur Idulfitri, Papua Barat Siapkan Skenario Lockdown

Papua Barat segera merancang penutupan sementara akses transportasi laut, udara dan darat ke daerah itu jelang hari Raya Idulfitri 2021.

NASIONAL | 20 April 2021

Kemhub Dorong Sinergi Pemerintah-Operator Wujudkan Angkutan Berkeselamatan

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan operator dalam mewujudkan angkutan yang berkeselamatan.

NASIONAL | 20 April 2021

Liliana Tanoesoedibjo: HUT Ke-5, Kartini Perindo Perkuat Struktur untuk Indonesia Sejahtera

Liliana menegaskan, seorang perempuan memiliki peranan sangat penting, terutama dalam mendidik generasi penerus bangsa.

NASIONAL | 20 April 2021

Dewas Minta Pimpinan KPK Usut Pembocor Penggeledahan Jhonlin Baratama

Dewas KPK meminta pimpinan lembaga antikorupsi untuk mengusut pembocor informasi penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama.

NASIONAL | 20 April 2021

Ghufron: Pegawai KPK Bedol Desa Menjadi ASN

Nurul Ghufron mengatakan proses peralihan pegawai lembaga antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN) saat ini sedang berjalan.

NASIONAL | 20 April 2021

Josep Paul Zhang Masuk DPO, Sahroni: Langkah Positif

Bareskrim Polri telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) untuk Joseph Paul Zhang.

NASIONAL | 20 April 2021

Diapresiasi, Rencana Akuisisi Peternakan Sapi Belgia

Volume dan nilai impor daging sapi di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan.

NASIONAL | 20 April 2021

KPK Pastikan Tak Ada OTT di Tanjung Balai

KPK memastikan tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar jajarannya di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Selasa (20/4/2021).

NASIONAL | 20 April 2021

PLN UIP JBB Siap Bangun 38 Proyek Kelistrikan Baru di Banten

PLN UIP JBB siap mengerjakan 38 proyek kelistrikan di wilayah Provinsi Banten.

NASIONAL | 20 April 2021

Bareskrim Jerat Enam Tersangka Investasi Bodong EDC Cash

Pelaku yang dijerat dugaan tindak pidana penipuan penggelapan dan pencucian uang investasi bodong EDCCash ditangkap dan ditahan.

NASIONAL | 20 April 2021


TAG POPULER

# Perawatan Mobil


# UMKM


# Akidi Tio


# Pesawat Kepresidenan


# Greysia Polii



TERKINI

Perkuat Kolaborasi G20, Menkominfo Usulkan Kelompok Kerja Ekonomi Digital

DIGITAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS