Usman Mendengarkan Suara Korban

Kamis, 17 Juni 2010 | 14:55 WIB

Penulis: BeritaSatu | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Susilo Bambang Yudhoyono (Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)

Usman Hamid masih mendengar suara keluarga orang hilang.

Aktivis Kontras itu, hari ini memastikan untuk tidak menerima tawaran Anas Urbaningrum masuk menjadi pengurus Partai Demokrat, karena keluarga korban orang hilang menyatakan keberatannya.

Sebagai sahabat, terus terang, saya risau ketika mendengar kabar Usman sedang dipinang agar bersedia masuk ke dunia partai. Kerisauan saya bukan hanya karena di belakang dia, masih berdiri ratusan keluarga korban orang dan tindak kekerasan, melainkan karena saya khawatir politik akan membuat Usman dikandangkan oleh situasi.

Sehebat apapun kemampuan argumentasi dan intelektual Usman, akan dengan mudah terantuk pada realitas birokrasi partai politik yang harus tunduk pada keputusan pimpinan. Jika keputusan pimpinan partai tidak sejalan dengan kehendak rakyat, Usman akan semakin terjerat dalam dilema.

Menjadi pengurus partai tentu saja tidak digaji. Namun karena itu, akan membuat siapa saja yang masuk ke dalamnya akan terkunci menjadi pemburu rente agar mereka dan juga partainya bisa bertahan. Ketiadaan pendapatan bulanan akan dengan mudah mendorong seorang pengurus partai menjelma menjadi bandit, seperti yang sudah dipertontonkan aktivis partai yang hidup dari sokongan "kakanda, abang dan bohir-bohir lainnya".

Mereka masuk ke sana ke sini, untuk urusan menggolkan proyek, mencari remahan duit dari kandidat pemilihan kepala daerah, dan sebagian kemudian menjadi makelar kasus.

Tapi saya akan mencoba paham, seandainya Usman masuk Demokrat karena didorong oleh keputusan kolektif atau konstituen korban tindak kekerasan, orang hilang.

Dengan demikian dia menjadi bagian dari penugasan organisasi, dan kelak organisasilah yang akan mengevaluasi kinerja Usman. Stake holder akan menilai apakah Usman menjalankan tugas organisasi atau justru memperkaya diri sendiri.

Misalnya apakah dia bisa mendorong Partai Demokrat dan pemerintahan SBY mau melaksanakan rekomendasi DPR untuk kasus orang hilang: presiden diminta membentuk pengadilan HAM adhoc; pencarian terhadap 13 aktivis yang masih hilang; rehabilitasi dan pemberian kompensasi kepada keluarga korban yang hilang; dan meratifikasi

Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Kenyataannya tidak.

Keluarga korban orang hilang tidak pernah merekomendasikan Usman masuk ke partai apa pun.

Sebaliknya menyarankan agar Usman tetap berada di Kontras, mendampingi mereka yang telah dirampas hak-haknya oleh negara dan tidak pernah diperhatikan.

Lalu hari ini, Usman mendengar seruan mereka, keluarga korban orang hilang itu.

Dia menolak masuk ke Demokrat dengan segala urusan partai yang glamour, dan memilih jalan pedang yang sepi.

Anak pertamanya yang sebentar lagi akan lahir, kelak seharusnya mencatat: bangga telah dilahirkan dari seorang bapak bernama Usman Hamid.

Aktivis HAM yang tidak jera diterpa debu jalanan politik yang kotor dan pekat.