KPU Pasrah Pemerintah Hanya Cairkan Rp 3,69 T Anggaran Pemilu

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasrah dengan pemerintah yang hanya mencairkan anggaran tahapan pemilu pada 2022 sebesar Rp 3,69 triliun. Jumlah anggaran tersebut belum mencapai angka 50 persen dari kebutuhan anggaran yang diusulkan KPU sebesar Rp 8,06 triliun.

Anggota KPU Yulianto Sudrajat mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang sudah dicairkan pemerintah untuk menjalankan tahapan dan program pada 2022.

"KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan di proyek strategis nasional lainnya sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran Pemilu 2024 pada tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU," ujar Yulianto dalam keterangannya, Selasa (9/8/2022).

Baca Juga: Ini 18 Parpol yang Sudah Daftar Calon Peserta Pemilu 2024

Yulianto mengatakan KPU berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas agar segera memproses usulan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) KPU tahun 2022, sehingga sesuai dengan prioritas kegiatan KPU. Menurutnya, hal ini penting agar pelaksanaan tahapan pemilu bisa maksimal.

"KPU berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang KPU di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia," imbuh Yulianto.

Berdasarkan dokumen yang diterima Beritasatu.com, kebutuhan anggaran pemilu untuk 2022 sebesar Rp 8,06 triliun. Dari jumlah tersebut, baru teralokasi sebesar 45,87 persen dari kebutuhan, yakni Rp 3,69 triliun sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 4,36 triliun.

Anggaran pemilu 2022 ini terbagi dalam dua kebutuhan, yakni anggaran tahapan pemilu dan anggaran dukungan tahapan pemilu. Anggaran tahapan pemilu sudah 70,14 persen dari kebutuhan. Untuk tahapan pemilu, KPU membutuhkan Rp 2,24 triliun dan teralokasi Rp 1,57 triliun (70,14 persen). Dengan demikian kekurangannya sebesar Rp 666 miliar.

Baca Juga: KPU: Dokumen Pendaftaran Hanura, Gerindra, dan PKB Lengkap

Sejumlah kegiatan tahapan pemilu yang belum mendapatkan alokasi anggaran, antara lain persiapan tahapan kampanye, persiapan pemungutan dan penghitungan suara serta persiapan tahapan penetapan hasil pemilu.

Anggaran untuk item dukungan tahapan pemilu baru teralokasi Rp 2,11 triliun atau 36,43 persen dari kebutuhan anggaran untuk mendukung tahapan pemilu sebesar Rp 5,81 triliun. Kekurangan anggaran untuk item dukungan tahapan pemilu Rp 3,69 triliun. Kebutuhan dukungan tahapan pemilu meliputi anggaran untuk gaji dan anggaran untuk sarana-prasarana/operasional perkantoran/IT.

Alokasi untuk gaji sudah mencapai angka Rp 1,42 triliun atau 79,61 persen dari kebutuhan sebesar Rp 1,79 triliun. Sementara alokasi anggaran untuk sarana-prasarana/operasional perkantoran/IT masih rendah, yakni pada angka 17,21 persen. Kebutuhannya sebesar Rp 4,02 triliun dan baru teralokasi Rp 692 miliar atau kekurangannya Rp 3,33 triliun.