Koalisi Tolak Kurikulum 2013 Minta KPK Awasi Anggaran Pendidikan

Kamis, 21 Maret 2013 | 20:17 WIB
RA
FB
Penulis: Rizky Amelia | Editor: FMB
Dua orang anak Sekolah Dasar tengah berjalan menuju sekolah
Dua orang anak Sekolah Dasar tengah berjalan menuju sekolah (Joanito De Saojoao)

Jakarta - Koalisi Tolak Kurikulum 2013 mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar KPK mengawasi proses pembahasan anggaran kurikulum pendidikan tahun 2013.

Siti Juliantari, perwakilan Koalisi mengatakan terdapat sejumlah kejanggalan yang berpotensi menimbulkan korupsi dalam pengimplementasian kurikulum pendidikan pada Juli 2013 nanti.

"Kami melihat kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum pada Juli 2013 nanti ada kejanggalan dan berpotensi merugikan keuangan negara," kata Siti di kantor KPK, Kamis (21/3).

Kejanggalan tersebut terdapat pada anggaran yang terus membengkak. Pada 12 Desember tahun lalu anggaran kurikulum hanya Rp680 miliar. Namun pada Januari 2013 meningkat menjadi Rp1,4 triliun. Tak lama berselang terjadi peningkatan anggaran lagi menjadi Rp2,4 triliun.

Terjadinya pembengkakan anggaran ini memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam perencanaan implementasi kurikulum pendidikan tahun 2013.

Siti menjelaskan separuh dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan buku baik untuk guru maupun murid. Namun, pengadaan buku ini juga disinyalir rawan kecurangan. Pasalnya, proses pengadaan buku harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Saat ini, kata Siti, proses pengadaan buku sudah sampai tahap penulisan. Dalam tahap penulisan inipun baru 25 persen. Sementara pada Juli 2013 nanti, Kementerian Pendidikan Nasional sudah harus mendistribusikan buku kurikulum terbaru tersebut.

"Dari singkatnya waktu sekitar tiga bulan dan buku pun belum siap, ada kemungkinan lelang nggak berjalan dengan baik. Yang kami tekankan kasus korupsinya belum ada, tapi kami berikan peringatan jangan sampai anggaran masyarakat ini habis percuma," kata Siti.

Maka dari itu, koalisi meminta agar KPK yang memang ditugaskan melakukan pencegahan, memantau proses penganggaran tersebut.

Atas laporan Koalisi tersebut, KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi SP mengayakan akan mempelajari laporan itu.

"Tentunya kami pelajari dulu," kata Johan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon