Pemerintahan Pasca 2014 Harus Didukung Koalisi yang Kuat

Jakarta - Pemerintahan tidak cukup hanya ditopang oleh popularitas presidennya, namun harus diperkuat dengan adanya koalisi pemerintahan yang kuat dalam bentuk gabungan sejumlah partai politik (parpol). Karenanya, pemerintahan pasca 2014 juga harus dibangun berdasarkan koalisi seperti itu, sehingga setiap kebijakan di parlemen bisa diloloskan.

Menurut Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, jika melihat hasil survei selama ini, kemungkinan yang masuk tiga besar pada Pemilu 2014 mendatang adalah PDIP, Golkar, serta Partai Demokrat.

"Siapa pun pemenangnya, harus koalisi dengan partai yang kuat," kata Fajar di Jakarta, Kamis (27/6).

Fajar mencontohkan, seandainya PDIP memenangkan pemilihan legislatif (pileg) dan Joko Widodo (Jokowi) diajukan sebagai calon presiden (capres), maka harus dicari cawapres dari Partai Demokrat atau Partai Golkar. Karena itu menurutnya, saat ini menjadi menarik untuk mengkaji kemungkinan siapa yang paling cocok untuk digandengkan dengan Jokowi sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi.

Fajar sendiri menilai, Golkar merupakan pasangan yang paling cocok untuk PDIP. Dia memberi contoh, di Pemilu 2004 saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), capres Golkar adalah Wiranto. Menariknya, setelah jadi Wapres, JK terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dan mengarahkan partainya mendukung pemerintah.

"Ini jadi perpaduan unik. PDIP berlatar belakang oposisi, dan Golkar partai yang selalu di pemerintahan," ujarnya pula.

Soal siapa tokoh Golkar pendamping Jokowi, menurut Fajar, JK layak dipertimbangkan karena memiliki dukungan kuat di internal Golkar dan sangat matang di pemerintahan.

Sebelumnya, Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, juga pernah menyatakan bahwa sebagai capres dari generasi baru, Jokowi harus dipasangkan dengan figur yang lebih senior. Dia pun mendukung bila Jokowi digandengkan dengan tokoh senior Golkar yang mempunyai kemampuan diplomasi luar negeri yang baik, mengingat Jokowi akan fokus mengurus dalam negeri.