Jokowi Diminta Terbuka Kelola Dana CSR

Jakarta - Indonesia Budget Center (IBC) mendesak gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terbuka dalam mengalola dana Coorporate Social Responsibiliy (CSR) atau kewajiban perusahaan. Hal itu diperlukan agar dana CSR itu dapat dikontrol penggunaannya.

"Jokowi tidak boleh tertutup dalam pengelolaan dana CSR ini. Dana CSR itu merupakan kewajiban perusahaan yang harus diketahui oleh publik," ujar Direktur Eksekutif IBC Roy Salam kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (18/7).

Menurut Roy Salam, ketertutupan Pemprov DKI dalam mengelola CSR akan membuat warga semakin apatis. Sebab, masyarakat ingin mengetahui sumber dana pembangunan suatu proyek seperti perbaikan trotoar dan taman.

Dia menegaskan, dana CSR juga berpotensi dikorup bila dikelola secara tertutup. Bila dana itu tidak dialokasikan secara benar bisa membuat reputasi perusahaan pemberi CSR jatuh.

"Sedangkan pengelolaan anggaran negara yang sudah terbuka masih rawan dikorup. Apalagi pengelolaan dana CSR yang tertutup dan pemberi dana juga tidak tahu perusahaan mana?" katanya.

Jokowi juga diminta untuk berhati-hari menerima dana CSR perusahaan. Bila perusahaan tak mau terbuka jumlah bantuannya hal itu dapat dicurigai sebagai hasil pencucian uang.

Salah satu contoh proyek yang dikelola dari dana CSR adalah pesestarian di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Tidak jelas siapa yang membangun trotoar itu karena tidak ada papan pengumuman yang terlihat dilokasi proyek.

Alhasil, proyek itu dikerjakan asal jadi. Dalam pengerjaan di lapangan puing atau sisa-sisa material ditampatkan di badan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan raya.