Pemerintah Dinilai Tak Konsisten dalam Penyelenggaran Miss World

Jakarta - Penyelenggaraan Miss World yang menuai pro dan kontra ditanggapi beragam. Menurut Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jeffrie Geovannie, ia lebih menyesali lagi sikap pemerintah yang memutuskan agar pelaksanaan malam final miss world agar seluruhnya diselenggarakan di Bali saja.

"Sangat disesalkan karena menunjukkan betapa lemahnya Pemerintah terhadap tekanan-tekanan dari pihak yang kontra pada acara Miss World," tegas Jeffrie di Jakarta, Jumat (20/9).

Seharusnya, menurut dia, pemerintah belajar dari Gubernur Jakarta, Jokowi, yang tetap kokoh mempertahankan lurah yang ditolak hanya karena agamanya bukan agama mayoritas.

"Akhirnya kita lagi-lagi harus katakan sudah cukup bagi penguasa saat ini, sampai 2014 saja. Tentu tetap pantas diucapkan terimakasih atas kepemimpinannya," kata Jeffrie.

"Namun selanjutnya setelah 2014 kita butuh ketegasan kepemimpinan model kepemimpinan Jokowi di Jakarta," ujarnya.

Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif Maarif Institute, mengatakan pihaknya menyesalkan cara pemerintah menghadapi polemik penyelenggaraan Miss World. Jalan keluar yang diambil mencerminkan pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri.

Padahal pemerintah telah jauh-jauh hari memberikan ijin kegiatan Miss World di Jakarta dan Sentul, Bogor.

"Ketidaksiapan Kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan di luar Bali merendahkan wibawa aparat negara," tukas Fajar.

Lebih jauh, dia menilai kasus ini menambah bukti bahwa memang pemerintah selalu gagal keluar dari bayang-bayang tekanan ideologis atas nama mayoritas.

Dia menekankan pihaknya sangat berharap pemerintah mendatang tidak takut lagi menegakkan wibawa meski harus berseberangan dengan desakan dari kelompok-kelompok tertentu. Acara Miss World ditolak oleh elemen semacam Forum Pembela Islam.