JK Ulas Sukses Konversi Minyak Tanah ke Gas

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengulas kesuksesannya memberlakukan program konversi minyak tanah menjadi gas di sela-sela acara peresmian pengoperasian Terminal LPG milik Bosowa Group di Makassar, Sabtu (21/12).

"Ada yang bertanya kenapa harus dilakukan konversi minyak tanah ke gas pada saat saya menjabat Wakil Presiden, dan bagaimana caranya (bisa sukses)," kata Jusuf.

JK menjelaskan pemberlakuan konversi minyak tanah ke gas dilakukan untuk mengurangi subsidi energi pada tahun 2005 yang dinilai hampir membuat bangkrut negara.

"Konversi minyak tanah ke gas itu artinya sebanyak 50 juta keluarga harus diubah bahan bakar memasaknya menggunakan gas dalam waktu (transisi) tiga tahun antara 2005-2007," ujar JK.

Menurut JK beberapa langkah yang diambil antara lain menaikkan harga BBM (termasuk minyak tanah) hingga dua kali. Kenaikan itu pun dilakukan dua hari menjelang puasa dengan pertimbangan pada saat bulan puasa umumnya masyarakat hanya memasak dua kali sehingga kenaikan harga tidak terlampau memberatkan.

"Selain itu orang puasa juga cenderung tidak demonstrasi karena haus, dan tidak boleh marah-marah. Yang penting maksud kenaikan BBM itu baik," seloroh JK.

Setelah itu pemerintah melalui survei menemukan fakta bahwa belanja minyak tanah yang dilakukan masyarakat setiap pekan umumnya berada di kisaran Rp 15.000. Sehingga ada upaya untuk membuat tabung gas yang bisa dihargai dikisaran Rp 15.000, agar konversi bisa diterima masyarakat.

"Akhirnya lahirlah tabung tiga kilogram, karena saat itu yang penting harganya terjangkau. Kalau soal warna tabung hijau muda, karena kalau hijau (pekat) nanti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) senang, kalau biru sudah ada, merah tidak enak, kalau kuning nanti dikira kolusi warna Partai Golkar, akhirnya hijau muda saja," ujar JK.

Saat itu menurut dia, pemerintah melalui PT Pertamina harus mengeluarkan biaya Rp 15 triliun dalam melakukan konversi minyak tanah ke gas. Selain itu untuk memastikan pemberlakuannya sehat, maka diputuskan tidak melalui tender.

"Ada tiga syarat sebuah proyek bisa tanpa tender. Pertama proyeknya di bawah Rp 50 juta, kedua kondisi darurat, dan ketiga proyek itu harga jualnya ditentukan pemerintah. Nah konversi minyak tanah ke gas ini memenuhi poin ketiga sehingga bisa tanpa tender dan menjadi tidak cacat (sehat)," papar dia.

Dengan program itu, menurut JK, negara dapat menghemat 10 juta kilo liter BBM, sekaligus anggaran subsidinya.

"Jadi walau waktu itu ada demonstrasi, kita cuek saja. Kalau negara kalah sama demonstrasi hancurlah negeri ini," katanya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat yang juga hadir dalam peresmian Terminal LPG Bosowa di Makassar mengatakan bahwa program konversi minyak tanah ke gas terus dilanjutkan pemerintahan saat ini.

Menurut MS Hidayat, peran swasta dalam menyukseskan program itu antara lain dengan membangun terminal LPG layaknya Bosowa Group yang menjadi distributor LPG milik PT Pertamina di Sulawesi.

"Terminal LPG milik Bosowa ini memiliki kapasitas 10.000 metrik ton, terdiri dari empat penampung masing-masing 2.500 metrik ton. Pembangunan terminal LPG ini menunjukkan Bosowa Group mampu memanfaatkan peluang distribusi LPG Pertamina di kawasan timur Indonesia dan mendukung program konversi energi," kata Menperin.