Moratorium Remisi Ide Denny

"Masalahnya kamu mau salahkan menteri hukum dan HAM, bukan dia yang menelepon dan yang bicara moratorium selalu Denny (Indrayana)," kata Nudirman.

Kebijakan remisi koruptor diduga ide Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Sebenarnya (moratorium) niat bagus untuk pencitraan, cuma agak goblok, harusnya begitu duduk sebagai wakil menteri, mbok tanya dululah pencitraan ke bang Ruhut (Sitompul) misalnya, moratorium itu boleh enggak sesuai undang-undang dan PP, apa saja yang dilanggar," kata politikus Golkar dan anggota Komisi Hukum, Nudirman Munir,  dalam diskusi tentang kebijakan moratorium remisi, di ruang pers gedung DPR, Senayan, hari ini.

Jika Denny ingin melakukan pencitraan harus lebih hati-hati dan tidak melabrak peraturan yang ada, alhasil kini para pengacara dan para pakar hukum,kata Nudirman, mempertanyakan kredibilitasnya sebagai ahli hukum.

Politikus Golkar tersebut meyakini wakil menteri tersebut tidak akan dapat "menangkal" berbagai "serangan" hanya dengan argumen efek jera dan pengetatan hukuman.

"Masalahnya kamu mau salahkan menteri hukum dan HAM, bukan dia yang menelepon dan yang bicara moratorium selalu Denny (Indrayana)," kata Nudirman.

Pembatalan pembebasan sejumlah politikus yang seharusnya berlaku per 30 Oktober kemarin gagal karena ada kebijakan moratorium ini.

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara partai Demokrat, Ruhut Sitompul, juga mensinyalir ide tersebut diambil oleh Denny.

Pasalnya, dalam forum perdebatan, selalu keputusan Denny yang menjadi obyek pertanyaan.

Ruhut meminta agar pejabat yang bersangkutan menunjukkan prestasi dan tidak hanya mencari muka pada presiden.

"Ini mengalir karena kelakuan dia (Denny), aku pengamat saja nyatanya profesor kita, debat sama Denny Indrayana. Kenapa enggak sama Amir (Syamsuddin)," kata Ruhut.

Profesor yang dimaksud adalah Yusril Ihza Mahendra.