Pengawasan Lemah, Kepala Daerah Intervensi Rekapitulasi Suara Sulit Dihindari

Jakarta - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifuddin meyakini, intervensi kepala daerah terhadap rekapitulasi suara sulit untuk dihindari. Apalagi, pengawasan terhadap hal itu sangat lemah.

"Susah karena pengawasannya kurang maksimal jadi susah mengawasi kepala daerah yang berpihak. Yang paling rawan tingkat kecamatan ke bawah," kata Afifuddin, di Jakarta, Sabtu (12/7).

Menurutnya, bentuk intervensi yang dilakukan oleh kepala daerah adalah menginstruksikan penyelenggara pemilu untuk memihak dan menggelembungkan perolehan suara untuk kandidat tertentu.

"Ini mungkin terjadi karena petugas dibawah merupakan rekomendasi RT, kepala desa dan juga camat. Posisi-posisi ini masih disegani bahkan ditakuti dibawah," ujarnya.

Afifuddin tidak dapat menyebut daerah-daerah mana saja yang paling rawan intervensi kepala daerah terkait proses rekapitulasi suara, apakah di Jawa atau luar Jawa. Namun, dia menilai semua pihak perlu mengawasi proses rekapitulasi.

"Awasi proses rekapitulasi. Semua daerah bisa terjadi terutama yang pengawasannya lemah," katanya.

Banyaknya kepala daerah yang bergabung dalam timses capres-cawapres dikhawatirkan dapat mempengaruhi rekapitulasi suara Pilpres 2014 dari tingkat kabupaten/kota hingga ke level provinsi.

Presiden selaku kepala negara dan para kepala daerah diharapkan mau bersama-sama menyatakan sikap netral demi terciptanya demokrasi yang utuh melalui pemilu.

"Kita melihat banyak gubernur dan wali kota yang menjadi timses salah satu pasangan capres. Kami mendorong kepada presiden dan kepala daerah bersikap netral sehingga mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya," kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati.

Menurutnya berpandangan, pernyataan sikap netral oleh presiden serta kepala daerah penting dilakukan ditengah situasi Pilpres 2014 yang memanas karena dipicu hasil hitung cepat lembaga survei yang hasilnya saling bertentangan.

"Kepada capres dan cawapres kalau itu sampai dicederai maka itu akan berdampak kurang baik bagi demokrasi kita pada saat presiden-wapres terpilih dilantik. Maka kami mendorong presiden menyatakan sikap dia netral dan semua kepada daerahnya juga harus netral," katanya.