Mayoritas DPD I Golkar Tetap Dukung ARB

Selasa, 15 Juli 2014 | 16:19 WIB
CP
B
Penulis: Carlos KY Paath | Editor: B1
Suasana Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, Jakbar, Kamis (22/5). Dalam rapat yang diadakan tertutup tersebut membahas mengenai persiapan pemenangan Pilpres 2014 dan permasalahan pro dan kontra dukungan Golkar terhadap pasangan Prabowo-Hatta.
Suasana Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, Jakbar, Kamis (22/5). Dalam rapat yang diadakan tertutup tersebut membahas mengenai persiapan pemenangan Pilpres 2014 dan permasalahan pro dan kontra dukungan Golkar terhadap pasangan Prabowo-Hatta. (Antara/Muhammad Adimaja)

Jakarta - Mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar (PG) tetap mendukung Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum DPP PG hingga 2015. Selain itu, DPD I PG juga tidak pernah mendesak percepatan musyawarah nasional (munas).

"Kami DPD I se-Indonesia mengedepankan kebersamaan. Wacana mempercepat munas mungkin datang dari kader-kader yang ingin perjuangkan kepentingan pribadi daripada partai. Banyak reaksi pribadi yang lupakan soliditas partai," kata Ketua Forum Silaturrahmi DPD I Golkar, Ridwan Bae, Selasa (15/7).

Dia meminta agar seluruh kader PG merapatkan barisan menjaga keutuhan partai. Dia juga mengkritik sejumlah tokoh-tokoh PG yang kerap menyalahkan ARB.

"Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kemana Ginandjar (Kartasasmita) kemana Yorrys (Raweyai) selama ini? Jangan bilang ARB gagal kalau tidak melakukan apa-apa. ARB sudah habis-habisan untuk Golkar. Jangan ARB berjuang, yang lain tidur,itu tidak adil," tukasnya.

Ketua Dewan Pertimbangan PG, Akbar Tandjung menyatakan, sesuai dengan keputusan munas sebelumnya, maka jabatan ARB berlaku sampai 2015.

"Munas itu sesuai keputusan rekomendasi di Riau dilakukan pada 2015. Jadi karena itu putusan Munas ya kita harus laksanakan," kata Akbar.

Dia menjelaskan munas luar biasa (munaslub) juga tak dapat dilaksanakan. Sebab, munaslub setidaknya harus diusung 2/3 pengurus DPD I.

"Kalau mau mengubah munas harus melalui munas juga. Harus ada permintaan dari DPD. Sejauh ini belum ada pengajuan munaslub dari DPD I," tegas mantan Ketua DPR ini.

Senada dengannya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuga berpendapat bahwa menyelenggarakan munas pada 2014 sama dengan melanggar konstitusi partai.

"Jadi kalau munas dipercepat itu tidak ada istilahnya. Kalau jadwal kita, sesuai hasil keputusan Munas Riau, munas berikutnya diadakan 2015," kata Theo usai menghadiri acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Irman Gusman, kemarin.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon