SBY: Frekuensi Siaran Milik Publik, Bukan Pemodal

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta lembaga penyiaran publik, baik televisi maupun radio bersikap netral, independen, dan tidak berat sebelah dalam pemberitaan.

Kepala Negara mengatakan frekuensi siaran yang selama ini digunakan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio adalah milik publik, bukan pemilik modal atau perusahaan.

"Saya harus terus-terang mengatakan hal ini biar dicatat oleh sejarah. Kekuatan pemilik modal yang bisa mempengaruhi. Ini rakyat yang bilang bukan SBY. Saya harus mengatakan terus-terang di mimbar ini. Demi kebaikan kita di masa depan," kata Presiden saat meresmikan pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) Komis Penyiaraan Indonesia (KPI) 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/9).

Menurut Presiden, sebagai ruang penyiaran milik rakyat, KPI harus lebih gigih mengawasi penggunaan frekuensi oleh pemodal untuk kepentingan politik dan kelompok tertentu.

KPI, lanjutnya, sebagai lembaga pemantau penyiaran publik wajib membentengi, menjaga dan mengawal agar frekuensi itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, bukan perorangan, pemodal, atau perusahaan.

Presiden mengaku sangat menyesalkan pemberitaan selama penyelenggaraan Pilpres 2014 lalu. Dia menyatakan, terlihat jelas adanya keberpihakan pers yang mencolok terhadap pasangan capres-cawapres tertentu.

Bahkan, publik secara kasat mata dapat juga dapat menilai ketiadaan semangat lembaga penyiaran untuk menyiarkan sesuatu secara adil dan berimbang.

"Ngono yo ngono, ning ojo ngono. Ingat ada batasnya. Kasihan kandidat yang tidak punya media. Namanya tidak akan pernah muncul sehingga tidak diketahui masyarakat," kata SBY.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara secara khusus memberikan apresiasi kepada jajaran KPI dan KPID yang dinilainya telah bekerja keras untuk megawal, mengawasi, dn mendorong lembaga penyiaran di Tanah Air memberikan informasi yang tepat bagi kemaslahatan masyarakat.

"Saya berharap ke depan semangat KPI dan lembaga penyiaran publik semakin netral dan independen. Sebab, peran media massa, baik cetak, elektronik, maupun media sosial itu sangat penting dalam upaya mematangkan demokrasi bangsa. Demokrasi yang lebih luas, matang, berkeadaban," kata dia.

Dikatakan, demokrasi bangsa Indonesia harus berorientasi pada rakyat. Di sisi lain, lembaga penyiaran publik di Indonesia tidak mengenal demokrasi yang berorientasi pada media atau pemilik modal.

"Kita dapat membulatkan ikhtiar kita untuk terus mematangkan dan memekarkan demokrasi, termasuk di dalamnya meningkatkan peran KPI serta kontribusi lembaga-lembaga penyiaran publik bagi pembangunan bangsa," kata SBY.