Pemerintah Harus Antisipasi Tingginya Kesenjangan Ekonomi Penduduk

Jakarta - Meskipun perekonomian Indonesia dicatat kian membaik namun pemerintah Indonesia yang akan datang harus mewaspadai jurangnya kensenjangan ekonomi penduduk.

Dengan jumlah penduduk miskin yang masih patut diperhatikan, kelas menengah atas yang berpenghasilan makin tinggi justru bisa menyebabkan ketimpangan yang bisa menimbulkan krisis sosial.

"Kita lihat penurunan kemiskinan melambat dan kesenjangan meningkat," kata utusan khusus Presiden Republik Indonesia (RI) untuk Penanggulangan Kemiskinan (UKP2K), H.S.Dillon, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (25/9).

Pasalnya, dengan penghasilan warga miskin yang sangat minim, penghasilan kelas atas menurut instansi UKP2K bisa meningkat tiga hingga empat lipat saat ini.

Dillon menambahkan, negara-negara di dunia termasuk Indonesia semakin terbuka menerima globalisasi, kemajuan teknologi dan reformasi propasar.

Hal tersebut penting, namun bila tidak disejajarkan dengan penanggulangan kemiskinan maka akan hanya memperlebar kesenjangan.

Oleh karena itu, kata dia, Indonesia harus kembali menghayati tujuan kemerdekaannya seperti yang diajarkan Proklamator Soekarno yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam hal kebudayaan.

Sementara anggaran penanggulangan kemiskinan sendiri dinilainya sudah lebih dari cukup. Secara umum per tahun atau program bisa dipatok untuk anggaran kemiskinan per rakyat miskin bisa mendapat anggaran hingga Rp 100 juta per orang.

Namun implementasinya, menurut Dillon, harus lebih intens baik pemerintah pusat maupun daerah.

"Sebenarnya kalau Rp 20 juta seorang saja sudah bisa," kata dia lagi.

Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, pemerintah menggunakan empat klaster dalam menanggulangi kemiskinan yaitu, klaster pertama berisi program sosial mulai beras miskin, beasiswa miskin hingga jaminan kesehatan masyarakat.

Kedua, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dan sejenisnya, ketiga, kredit untuk rakyat (KUR). Yang keempat, transportasi murah, listrik dan air murah.