Basuki: Walhi Harus Percaya Sama Saya

Jakarta - Mendapat kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait pembangunan tanggul laut raksasa dalam program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup ini lebih percaya kepadanya.

Walhi harus percaya dan tidak berprasangka buruk (suudzon) kepada dirinya. Karena pembangunan tanggul laut raksasa yang di dalamnya ada reklamasi 17 pulau baru tidak akan membuat Jakarta kehilangan pantai umum.

"Ya, kalau giant sea wall atau tanggul laut raksasa itu mesti dikaji lagi. Itu urusan merekalah kalau mau kritik atau mau apa. Kami enggak langsung bangun tanggul laut raksasa. Proyek NCICD itu yang dibangun peninggian dan penguatan tanggul laut di pantura. Itu yang pertama," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (9/10).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, pembangunan 17 reklamasi pulau malah akan menambah fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) DKI. Karena dalam pembangunan reklamasi satu pulau, pengembang mempunyai kewajiban menyerahkan lima persen dari luasan reklamasi pulau kepada Pemprov DKI.

"Itu kami dikasih lima persen dari reklamasi pulau yang dilakukan pengembang. Jadi mengurangi pantai umum bagaimana? Sekarang jadi mau pakai bagaimana? Jakarta enggak pernah punya pantai, lho," ujarnya.

Dia menyatakan tidak ada keinginannya untuk mengutamakan kepentingan pengusaha properti. Tujuannya mengizinkan pelaksanaan Tipe A NCICD adalah untuk semata-mata untuk melindungi Jakarta, baik dari banjir juga dari kekurangan ketersediaan air baku.

"Makanya jangan suudzon dulu. Sekarang untuk atasi banjir, mesti hitung manfaat dan mudharatnya. Sekarang kalau enggak ngapa-ngapain, tenggelam enggak Jakarta? Ya, kamu (Walhi) kasih solusi, dong. Jangan cuma omong doang. Solusinya apa Bos? Begitu. Kalau debat-debat kayak begitu, capai kita," tuturnya.

Bahkan pria yang akrab disapa Ahok ini menantang Walhi untuk menyelidiki pelaksanaan pembangunan dan penguatan tanggul laut serta reklamasi 17 pulau. Apakah di dalamnya ada tindakan atau kegiatan yang menguntungkan secara pribadi.

"Saya sudah berani jamin. Periksa harta saya, gaya hidup, pajak yang saya bayar. Sudah, begitu saja. Jadi enggak usah suudzon. Masa enggak percaya sama saya? Kami sudah bekerja pagi sampai malam, enggak terima suap, enggak bela siapa pun, hanya taat konstitusi. Jadi enggak usah suudzon," tegas Ahok.