Terkait Pilkada 2015, KPU dan Bawaslu Ingin Rakor Segera Diadakan

Selasa, 21 Oktober 2014 | 19:50 WIB

Penulis: Hiz | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) didampingi Komisoner KPU Juri Adiantoro (kiri) memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas Perppu Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam. (Antara/Andhika Wahyu)

Jakarta - Terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memandang perlu segera mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian dan pemangku kepentingan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, pada saat jumpa pers membahas sikap KPU/Bawaslu terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).

Menurut Husni, rakor perlu segera digelar untuk menyesuaikan Perppu dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada.

"Di mana beberapa hal penting dari Perppu tersebut masih butuh uraian dan penjelasan, agar dalam proses implementasi peraturan yang ada di dalam Perppu itu benar-benar bisa dilaksanakan. Dan tak menimbulkan satu hal yang menghambat proses kegiatannya di lapangan," kata mantan ketua KPU Sumatera Barat itu.

Rakor membahas Perppu ini penting, kata Husni, agar KPU dan Bawaslu dapat memastikan jadwal pelaksanaan Pilkada. Hal tersebut diusulkan Bawaslu, sebelum KPU membahas rangkaian kegiatan baik itu sebelum, saat pelaksanaan, maupun setelah pemungutan suara.

"Artinya penting penindaklanjutan atas apa yang diatur dalam Perppu Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2014, di mana pada pokoknya adalah payung hukum terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung," ujar Husni.

Sebagai sebuah Undang-undang yang sah dijalankan setelah diterbitkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Husni mengatakan, secara terpisah KPU dan Bawaslu telah melaksanakan apa yang menjadi kewenangan masing-masing menghadapi Perppu tersebut.

KPU, dari sisi penyelenggara pemilu mulai membahas dari perencanaan, rencana kegiatan, tahapannya, serta evaluasi. Sementara itu Bawaslu telah menyiapkan dari segi pengawasan atas proses-proses yang akan dilakukan pada rangkaian penyelenggaraan Pilkada.

Saat ini, KPU sedang membahas waktu spesifik yang tepat untuk menggelar Pilkada 2015 serentak itu. Menurut Husni, KPU memproyeksikan Pilkada diadakan pada September tahun depan.