Ketua IDI: KIS Tidak Ada Bedanya dengan JKN

Jakarta – Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indoensia (IDI), Zaenal Abidin, menilai, Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebetulnya tidak ada bedanya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014.

Bila dikatakan, KIS memberikan tambahan manfaat layanan preventif (pencegahan penyakit), promotif (promosi kesehatan), dan deteksi dini, menurutnya hal itu juga sudah ada dalam program BPJS Kesehatan.

"Saya juga bingung karena dua-duanya (KIS dan BPJS Kesehatan) pakai kartu, karena sebetulnya isinya sama saja. Bedanya kalau BPJS Kesehatan atas dasar Undang-undang, kalau yang satunya (KIS) atas dasar program politik saat kampanye," ujar Zaenal, di kantor PB IDI, di Jakarta, Jumat (7/11).

Karena itu, Zaenal mengharapkan, antara KIS dan BPJS Kesehatan segera melakukan harmonisasi kebijakan.

"Kalau memang isinya sama, katakan saja sama, sehingga tidak membingungkan masyarakat dan tidak perlu membuat dua anggaran. Kalau nanti BPJS Kesehatan perlu diperluas, yang penting dananya ada," imbuhnya.

Tentang rencana pemerintah untuk mengganti kartu BPJS Kesehatan menjadi KIS, hal itu juga dikritik Zaenal karena dianggap sebagai pemborosan.

"BPJS Kesehatan sudah punya rencana mengganti kartu peserta menjadi finger print. Ini sebetulnya ide yang bagus karena biayanya tentu lebih murah. Cetak kartu kan mahal, lebih baik uangnya digunakan untuk program yang lain," tambah Zaenal.