Ical Minta Keputusan Rapimnas Dihormati

Yogyakarta - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-7 Partai Golkar yang digelar di Yogyakarta, resmi ditutup Rabu (19/11) malam. Rapimnas dihadiri 44 pemegang hak suara terdiri dari 34 DPD I, 8 ormas dan 2 organisasi sayap.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) mengumumkan bahwa Munas IX Partai Golkar akan digelar tahun ini juga yakni pada 30 November-4 Desember di Bandung Jawa Barat. Ical menyatakan bahwa selain menentukan waktu penyelenggaraan Munas, keputusan yang diambil dan disahkan sidang pleno itu tidak bertentangan dengan AD/ART dan butir kelima rekomendasi Munas di Pekan Baru Riau. Pada sidang pleno DPP diputuskan munas diselenggarakan Januari 2015 namun keputusan rapimnas secara hirarki di atas sidang pleno.

"Seluruh anggota Partai Golkar harus menghormati keputusan yang diambil," kata Ical.

Dia mengakui bahwa pelaksanaan Rapimnas kali ini berlangsung dengan dinamika yang tajam. Meksi begitu ia menilai hal itu merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Ia juga percaya hal itu justru akan berpengaruh positif terhadap partai Golkar ke depan.

"Dinamika di dalam partai yang tajam maupun perdebatan konseptual yang terjadi tetap menjujung tinggi nilai-nilai demokrasi. Ide dan gagasan itu merupakan instrumen penting dalam sebuah organisasi politik. Golkar merupakan partai yang pengalaman mengatasi dinamika internal, sehingga apapun yang terjadi dalam rapimnas ini justru akan berakhir baik untuk partai," tuturnya.

Dalam kesempatan itu Ical juga mengatakan selain secara kelembaga adalah keluarga besar partai Golkar, seluruh peserta Rapimnas yang hadir merupakan para pimpinan serta kader pilihan dan terbaik dari seluruh Indonesia. Rapimnas ini merupakan ajang kontestasi gagasan terbaik bagi partai.

Setidaknya menurut Ical, dalam dua hari bersidang secara tertutup, dihasilkan 17 pernyataan politik yang bersifat eksternal yang diputuskan dalam sidang dengan tim perumus diketuai Rizal Mallarangeng dan sekretaris Happy Bone Zulkarnaen dan 13 anggota. Serta masalah rekomendasi yang bersifat internal.