Pakar: Tudingan KPK Terlibat Politik Praktis Terlalu Konyol

Jakarta - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar menilai penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka atas nama lembaga KPK, bukan atas desakan Abraham Samad. Tudingan sejumlah kalangan bahwa KPK telah berpolitik praktis dinilainya terlalu konyol.

"Kalaupun benar ada pertemuan, maka tindakan Abraham itu hal pribadi. Saya kira pertemuan itu sah-sah saja sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagai ketua KPK," kata Fickhar.

Ia mengatakan, hak setiap warga negara dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Tidak hanya ketua KPK, ketua lembaga apa pun tidak ada masalah bisa dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden.

"Saya kira tudingan Hasto tak cukup untuk mengatakan Abraham Samad melanggar kode etik. Apalagi itu dilakukan di luar jam kerja. Enggak ada masalah itu," kata Fickhar di Jakarta, Jumat (23/1).

Mestinya, kata Fickhar, lembaga negara dan partai politik menghormati penegakan hukum. Kalau BG tidak bersalah, silakan dibuktikan di Pengadilan. Saat ini KPK seolah dikeroyok oleh Polri, Kejaksaan, DPR, dan PDIP. "Persepsi ini bisa menyesatkan publik dan kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Publik seperti disuguhi para penegak hukum yang justru bertengkar sendiri. Politik memang selalu menyatakan dirinya benar dan yang lain salah. Saya melihat tudingan kepada KPK bermain politik praktis terlalu konyol dan tidak produktif," katanya.