Politikus PKS Kritik Keputusan Presiden Soal Pengangkatan Johan Budi

Jakarta - Keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat Johan Budi sebagai salah satu dari tiga komisioner sementara KPK dikritik oleh Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsyi.

Menurutnya, seharusnya presiden memikirkan nama calon komisioner dengan bijak dan me-review track record setiap nama calon dengan teliti.

"Jangan sampai, Presiden mengangkat Plt yang memiliki beban di masa lalu. Misalkan saja nama Johan Budi yang selama ini kerap disebut pernah bertemu dengan orang yang sedang berperkara di KPK," kata Aboebakar di Jakarta, Rabu (18/2).

"Seharusnya, nama yang dipilih jangan sampai tersandera baik dengan persoalan etik maupun persoalan yuridis,"

Dia tidak menjelaskan secara detil dugaan kesalahan Johan itu. Namun berdasarkan penelusuran, Johan memang pernah disebut bertemu M Nazaruddin, mantan Bendum Partai Demokrat, bersama Komisioner KPK saat itu Chandra Hamzah. Saat itu, Nazaruddin bermasalah dengan kasus korupsi.

Walau demikian, menurut Aboebakar, langkah presiden untuk menonaktifkan pimpinan KPK yang menjadi tersangka, Abraham Samad dan Widjojanto, memang sudah diperintahkan oleh UU KPK dan sudah tepat.

Selain Johan Budi, dua nama lain yang diangkat sebagai pejabat pelaksana tugas di KPK adalah Taufiqurrahma Ruki dan Indriyanto Seno Adjie.