Kearifan Islam untuk Masyarakat Majemuk

Selasa, 24 Februari 2015 | 19:12 WIB

Penulis: Hizbul Ridho | Editor: YUD

URL berhasil di salin.

Sejumlah anggota Tim Sembilan, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif (keempat kiri), Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (kedua kanan), mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan (kanan), mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas (kiri), Sosiolog Imam Prasodjo (ketiga kiri), mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno (kedua kiri), dan Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar (ketiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1). (Antara/Widodo S Jusuf)

Jakarta - Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sejatinya adalah penawar dari carut-marut kehidupan di Indonesia yang majemuk. Namun, banyak dari kita melupakan kata sakti tersebut. Alih-alih bersatu dalam perbedaan, intoleransi menjadi masalah yang hingga sekarang masih memprihatinkan.

Ma'arif Institute coba menawarkan bagaimana persoalan intoleransi yang kebanyakan bermula dari mayoritas Muslim yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai Islam, sesungguhnya, penawar intoleransi dimiliki oleh pemikiran Islam itu sendiri. Menurut Buya Syafii Maarif dalam fikih atau kajian Islam, kepemimpinan dalam keberagaman menjadi salah satu isu yang diangkat.

"Konstitusi di Indonesia tidak mengenal masyarakat mayoritas maupun minoritas. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari hal itu masih terlihat jelas. Sering terjadi penolakan kuat dan disertai justifikasi keagamaan, jika daerah mayoritas muslim dipimpin oleh non muslim atau sebaliknya," kata Buya Syafii Maarif dalam pembukaan seminar bertajuk 'Fikih dan Tantangan Kepemimpinan dalam Masyarakat Majemuk' di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/02).

Intoleransi demikian tampak pada kasus Ahok yang menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Lurah Susan yang menjadi Lurah Lenteng Agung. Bahkan penolakan seperti itu kadang berujung pada kekerasan.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pandangannya pentingnya toleransi umat beragama. Menurutnya, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, demokrasi juga berarti mengakui kepemimpinan dari kalangan manapun.

"Karena hal itu konstitusional. UUD 1945 menyatakan negara melindungi segenap warga negaranya dan semuanya berhak mendapat hak ekonomi, sosial, politik dan budaya tanpa ada diskriminasi," ujarnya.

Buya Maarif melanjutkan, fikih atau ajaran Islam yang sebenarnya mampu menjawab berbagai persoalan tersebut. "Sayangnya fikih yang mengatur soal kebhinnekaan dan kepemimpinan dalam masyarakat majemuk belum jadi wacana publik," imbuhnya.

Piagam madinah merupakan contoh maha karya tentang bagaimana Nabi Muhammad mengatur masyarakat dalam kepemimpinan masyarakat majemuk.