Jokowi Dianggap Mampu Besarkan Partai dalam Kapasitasnya Sebagai Presiden

Rabu, 1 April 2015 | 18:25 WIB

Penulis: Hizbul Ridho | Editor: FMB

URL berhasil di salin.

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat hadir pada perayaan ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-42, Sabtu (10/1) (Suara Pembaruan/Ruht Semiono)

Jakarta - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam riset sensus nasional mereka terhadap 647 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menemukan fakta bahwa Joko Widodo dianggap paling mampu membesarkan partai tersebut.

Temuan tersebut berbanding terbalik dengan temuan figur yang pantas memimpin partai, di mana Megawati Soekarnoputri masih dianggap pantas terpilih pada Kongres mendatang.

Menanggapi temuan CSIS tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Andreas Pareira menganggap temuan tersebut wajar. Sebab, posisi Jokowi yang merupakan presiden memiliki kekuasaan untuk mengembangkan partai berlambang banteng tersebut.

"Dalam konteks ini, presiden punya kapasitas lebih untuk melakukan sesuatu ke PDI-P. Ada harapan cukup tinggi dengan program nasional di mana partai bisa terlibat dengan pemerintahan. Cara pandang rasional mereka melihat dalam konteks ini," katanya kepada wartawan di gedung Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (01/04).

Andreas melanjutkan, kenapa Megawati masih dibutuhkan menjadi ketua umum, sebab, dalam konsep tiga pilar yang diterapkan PDI-P, Megawati memiliki peranannya dalam memimpin pengorganisasian partai di legislatif, sementara Jokowi mengatur jalannya pemerintahan di eksekutif.

"Bagaimana model tiga polar ini bekerja sama untuk membesarkan partai itu. Di situlah pola hubungan tiga pilar mengatur mekanisme partai di legislatif dan eksekutif," ujarnya.

Pada Kongres 9-12 April nanti proses tersebut yang akan terjadi. Di mana ketum sudah diusulkan semejak Rapimnas di Semarang 2014 lalu, sehingga Kongres hanya wadah untuk mengukuhkan Megawati. "Sehingga Kongres lebih banyak membicarakan program nasional dan apa yang akan dilakukan partai ke depan," pungkasnya.