Menkopolhukam: Pilkada Serentak Berpotensi Kerawanan Sosial

Malang - Menkopolhukam Tedjo Edi Purdijatno, mengemukakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar pada tahun ini berpotensi memunculkan kerawanan sosial dan menjadi salah satu penyebab terhadap ancaman kesatuan dan persatuan bangsa.

"Rencana penyelenggaraan pilkada serentak di 269 kota/kabupaten harus diantisipasi agar tertib, demokratis dan berjalan damai, aman dan kondusif," katanya di sela pembukaan 'Forum Aktualisasi Memperteguh Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam Rangka Pemantapan Wawasan Kebangsaan Guna Mendukung Persatuan dan Kesatuan Bangsa' di Malang, Rabu (13/5).

Oleh karena itu, lanjutnya, semua pihak, mulai dari penyelenggara, pemerintah setempat, petugas keamanan dan masyarakat sipil harus bersatu dan ikut terlibat dalam pengawasan pilkada di daerah masing-masing agar bisa lancar dan sukses.

Selain pilkada, katanya, masalah narkoba dan keamanan, seperti paham radikal juga harus menjadi perhatian serius semua pihak karena keberadaan narkoba juga bisa mengancam keutuhan Ibu Pertiwi.

Masyarakat harus mampu melaksanakan internalisasi nilai patriotisme, dan pemantapan wawasan kebangsaan untuk menggelorakan semangat kebangsaan dan kewaspadaan nasional.

Sementara itu dalam wawancara dengan wartawan terkait penangkapan Rustawi, WNI asal Malang di Brunei Darussalam, awal Mei lalu, Tedjo mengatakan Rustawi merupakan korban konflik keluarga dan tidak ada kaitannya dengan radikalisme.

Ia mengaku pihaknya sudah membicarakannya dengan BIN, BNPT, dan Kemenlu untuk melakukan pendampingan kepada Rustawi. "Kami minta agar Rustawi dibawa pulang ke Indonesia untuk pemeriksaan, jika terindikasi teroris akan ditindak," tegasnya.

Akan tetapi, ujarnya, dari penyelidikan, dia tidak ada kaitannya, sehingga pemerintah Indonesia meminta pihak Brunei untuk memulangkan Rustawi.

"Kita akan berupaya optimal dan harapan kami, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi," tandasnya.