Pemerintahan Efektif dan Antikorupsi Jadi Materi Pokok Sekolah Calon Kepala Daerah

Jakarta - Sekolah partai calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan memuat materi pokok terkait dengan bagaimana menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan bebas dari korupsi.

"Secara khusus dibahas bagaimana rancangan politik anggaran yang bebas korupsi dan secara efektif memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memperjuangkan belanja publik jauh lebih besar daripada belanja aparatur. Materi ini dibawakan oleh salah satu guru besar dari Universitas Gadjah Mada," ujar Ketua DPP PDI-P Andreas Pareira di Jakarta, Selasa (30/6).

Dia mengatakan materi pemberantasan korupsi tampak sejak sambutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Sekolah Partai tersebut pada Minggu (28/6) lalu. Hal ini diperkuat lagi dengan pemberi materi seperti Gubernur Teras Narang yang membuat kerjasama yang baik dengan KPK, Gubernur Ganjar Pranowo yang memiliki tagline antikorupsi, dan materi khusus pemerintahan antikorupsi yang dibawakan oleh Eva Kusuma Sundari.

Sekolah partai itu dilaksanakan untuk angkatan pertama yang diikuti 137 calon kepala daerah. Mereka berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota yang akan maju dalam pilkada serentak akan digelar pada Desember 2015 mendatang.

Andreas menambahkan aspek-aspek pencegahan korupsi juga dibahas, dengan cara yang bersifat produktif. Misalnya memberikan insentif beasiswa, atau promosi bagi pegawai negeri sipil yang terbukti jujur dan berprestasi. Juga dibahas bagaimana cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteran rakyat, termasuk aparatur pemerintahan, melalui gerakan anti korupsi.

"Dengan sekolah partai tersebut maka para calon kepala daerah yang dilatih akan memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara," ujar Andreas.

Atas langkah PDI-P ini, kemarin, Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan apresiasi terhadap sekolah kepala daerah PDI-P. Namun, ICW mengimbau agar materi antikorupsi juga masuk dalam kurikulum sekolah tersebut.

"Kami minta materi antikorupsi dimasukan dalam kurikulumnya," kata peneliti hukum ICW Donal Fariz di Jakarta, Senin (29/6).‎

Donal berharap sekolah kepala daerah yang dilakukan oleh PDI-P dapat menjadi contoh partai lain. Ia menilai selama ini partai tidak memberikan pendidikan kepada kadernya terutama saat pilkada berlangsung.