DPD: Ada Pihak Tak Bertanggung Jawab yang Ingin Papua Selalu Bergolak

Jakarta - Insiden penyerangan jemaah, kios-kios, serta masjid di Tolikara saat Idul Fitri dinilai sudah meretakkan kerukunan umat beragama di Papua. Padahal, masyarakat Papua terkenal sangat toleran terlebih dalam beragama. Peristiwa ini harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa saat ini berbagai cara tengah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk membuat Papua terus bergolak.

"Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat langsung saat penyerangan. Otak di balik insiden ini juga harus ditangkap, diadili, serta diungkap motifnya. Pemerintah harus bergerak cepat dan fokus agar insiden ini tidak merembet ke mana-mana. Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan yang kontraproduktif," ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta, Selasa (21/7).

Fahira mengatakan, pendekatan keamanan di Papua saat ini belum diimbangi pendekatan keamanan manusia (human security). Akibatnya, apapun persoalan di Papua selalu dianggap bersifat keamanan.

"Insiden di Tolikara menjadi tanda pemerintah kurang mengantisipasi isu agama di Papua yang selama ini dianggap baik-baik saja ternyata juga bisa menjadi potensi konflik luar biasa destruktif melebihi gerakan separatis," ucapnya.

Padahal, lanjut dia, untuk peristiwa Tolikara, benih-benih akan terjadi insiden sudah terpampang nyata dengan beredarnya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang berisi larangan bagi umat Islam untuk merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

"Peristiwa intoleransi ini diharapkan mengubah mindset semua stakeholder yang ada di Papua, baik dari unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bahwa saat ini isu agama sedang ‘dimainkan’ untuk mengobok-obok Papua. Sekecil apapun benihnya harus segera dikomunikasikan solusinya," tukas Fahira.

Fahira yang juga pengurus MUI Bidang Pendidikan dan Pengkaderan ini mendesak pemerintah untuk terus mengomunikasikan perkembangan penanganan peristiwa Tolikara kepada masyarakat Indonesia.

"Imbauan agar masyarakat, terutama umat muslim, menahan diri idealnya disertai kerja cepat dan tepat pemerintah dalam menguak kasus ini. Paling penting adalah rasa keadilan dan kemanusian publik yang terusik dengan peristiwa ini harus segera dipulihkan," tegas Fahira.