Atasi Kebakaran Lahan, Pemerintah Siapkan Operasi Darurat Kabut Asap

Jakarta - Rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang digelar tertutup sekitar dua jam, di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyepakati untuk dilakukan operasi darurat kabut asap.

Rapat tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Penjabat Gubernur Jambi Irman, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, terkait penanganan jangka pendek dilakukan upaya pemadaman api dan asap di lima provinsi yang memiliki hot spot tinggi dan potensi hot spot yakni di Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

"Gubernur akan menjadi penanggung jawab daerah dan di tingkat pusat Menteri LHK menjadi koordinator didukung Panglima TNI dan Kapolri," katanya usai rakor di kantor KLHK, Sabtu (5/9).

Ia menegaskan saat ini kegiatan pemadaman asap dan api akan menjadi prioritas. Pascarakor ini, akan dilakukan rapat teknis untuk menetapkan langkah-langkah operasional.

Pemadaman pun difokuskan melalui pemadaman darat dan udara melalui water booming dan teknologi modifikasi cuaca.

"Kami meminta gubernur untuk satu bahasa dan satu gerakan. Jika ada masalah pendanaan atau hal teknis akan didukung satgas di tingkat nasional," ujar Bambang.

Sebagai pencegahan, sistem peringatan dini atau early warning system segera dibangun sehingga diharapkan tahun depan tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, penegakan hukum akan terus ditingkatkan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.