DPD Gelar Rakor SAD di Banda Aceh

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah (Rakor SAD) di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (9/9).

"Aceh adalah provinsi paling barat dari Indonesia dan memiliki beragam potensi yang luar biasa secara geografis maupun sumber daya alam (SDA). Selain itu sudah sejak lama Provinsi Aceh menjadi salah satu pintu gerbang masuk Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara-negara strategis di ASEAN, tentu saja perlu persiapan khusus guna menyongsong Masyarakat EKonomi ASEAN yang akan efektif akhir tahun ini," ungkap Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam releasenya Rabu (9/9).

Rakor SAD ini merupakan kegiatan kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPD RI di daerah pemilihan untuk menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat. Rapat Koordinasi ini merupakan salah satu aktualisasi fungsi representasi yakni setiap anggota DPD RI berkewajiban menampung aspirasi masyarakat daerah untuk ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan tersebut, Farouk juga mengapresiasi pidato Presiden dalam Sidang bersama Paripurna DPR-DPD sebetulnya juga telah menyinggung beberapa hal yang terkait aspirasi daerah.

"Momentum ini harus dimanfaatkan pemangku kepentingan di Aceh untuk mengadvokasi masalah-masalah pembangunan setempat. DPD akan mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk segera merealisasikan pembangunan irigasi Lhok Guci di Kapubaten Aceh Barat yang memerlukan dana 100 Milliar," ucapnya.

Farouk menegaskan, DPD RI berbeda dengan DPR yang acap kali mengalami hambatan komunikasi dengan lembaga eksekutif akibat polarisasi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). DPD RI sampai saat ini dapat bekerja sama dengan baik dengan Presiden dan jajarannya di lembaga eksekutif.

"Mulai tahun ini kami memformulasikan mekanisme pertanggungjawaban dimaksud juga disampaikan melalui forum Rapat Koordinasi seperti ini. Agar lebih efektif dan efisien dalam proses penyerapan aspirasi dari daerah, sehingga berdampak langsung dalam percepatan pembangunan," katanya.