Demokrat Dukung Pemerintah Jokowi-JK

Jakarta - Anggota Komisi V Fraksi Partai Demokrat Umar Arsal siap memberikan dukungan terhadap pemerintah terutama dalam mengembangkan fasilitas umum dan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur. Menurut Umar sudah menjadi kewajiban sebagai anggota fraksi PD untuk mendukung program pemerintah bilamana program tersebut baik untuk masyarakat.

Terlebih dukungan tersebut sesuai yang diarahkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kadernya untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Meski bukan fraksi pendukung pemerintah, tapi sebagai fraksi penyeimbang kami selaku kader PD di DPR akan mendukung dan mengawal penuh program pemerintah yang positif untuk masyarakat. Dukungan yang diberikan seperti mengawal kebutuhan pemerintah agar berjalan dengan baik. Kalau memang untuk masyarakat kita akan dukung penuh," tegas Umar Arsal, Minggu (13/9).

Dikatakannya, Komisi V sebagai mitra kerja siap membantu Pemerintah. Apalagi program tersebut baik untuk masyarakat umum pihaknya siap mendukung penuh. Jangan sampai bandara bagus tapi peminat yang berkunjung masih kurang lantaran disebabkan daerahnya kurang memadai secara infrastruktur dan fasilitas umum lain.

"Karena itu kami ingin tahu sejauh mana infastruktur dan sarana prasarana perhubungan laut, darat dan udara dalam percepatan pembangunan di KTI di Indonesia Timur. Apalagi Indonesia Timur banyak potensi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa, sehingga harus harus memiliki ketersediaan infastruktur memadai guna kelancaran perputaran ekonomi," papar politisi asal Kendari, Sulawesi Tenggara ini.

Dia mengapresiasi dan bangga terhadap Bandara Kalimarau. sehingga tak mengherankan, Bandara Kalimarau bisa dijadikan contoh bandara lain di Indonesia.

Mengenai pengelolaan, lanjut Umar bahwa Komisi V DPR menyerahkan kepada pemerintah. "Pak menteri maunya bandara ini standar, kedua setelah jadi lantaran besar untuk mengantisipasi ke depan, maintenancenya yang jadi masalah. Jalan tengahnya, kesepakatan sepertinya Pak menteri dengan Pemda, ini dikelola tapi dipinjamkan, selama lima tahun. Jadi semua pengembangannya, dan aset tetap aset pemda, tapi waktunya tadi saya dengar-dengar lima tahun," papar Umar.

"Cuma karena ini APBD, apalagi biaya rutin, musti ada. Kami dari DPR tidak ada masalah. Tetapi saya lihat udah cocok kalau diserahkan ke pemerintah pusat, bandara, gedung, semua ke depan butuh biaya besar. Kita akan mendukung. Harapkan akan menunjang pariwisata. Jangan bandara bagus, tapi obyek wisata, infrastruktur tidak seindah bandaranya. Yakin begitu bandara ini makin aktif, pasti datang," tambahnya.