Tolak Penggabungan Polres, Warga Tangerang Datangi Gubernur Banten

Jakarta - Masyarakat Kabupaten Tangerang menolak penggabungan Polresta Tangerang untuk masuk ke dalam wilayah hukum Polda Banten. Untuk menyampaikan aspirasinya, perwakilan warga pun memaksa bertemu Gubernur Banten Rano Karno terkait penolakan penyatuan wilayah hukum Polresta Tangerang.

"Kami sampaikan aspirasi atas kebijakan Gubernur Banten, Polresta Tangerang masuk dalam wilayah hukum Polda Banten. Padahal selama ini Polda Metro Jaya sudah memnberikan kenyamanan dan keamanan," kata Inisiator penolakan Ibnu Jandi, Rabu (25/11).

Alasan warga penolakan bergabungnya Polresta Tangerang ke Polda Banten, karena mengacu pada Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) nomor 13 tahun 1978 tentang pengembangan wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Termasuk upaya untuk hidup dengan layak dengan kehidupan sosial ekonomi yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera dalam wilayah jabodetabek di bawah kendali keamanan Polda Banten.

"Kami sebelumnya juga sudah menyampaikan aspirasi dengan DPR RI dan Mabes Polri untuk membicarakan aspirasi warga dengan menolak adanya penyatuan hukum," ujarnya.

Puluhan warga Tangerang yang diwakili oleh tokoh pemuda, tokoh agama, Ketua MUI Kabupaten Tangerang, KNPI Tangerang, turut hadir bertemu dengan Rano Karno yang juga didampingi dengan Kapolda Banten Brigjen (Pol) Boy Rafly Amar.

Boy Rafly sendiri menegaskan, pihak Polri sudah memikirkan sejak lama terkait dinamika masalah peralihan masalah hukum dari Polda Metro Jaya ke Polda Banten.

Saat ini, diakui, Mabes Polri secara bertahap masih membicarakan kesetaraan administrasi dan penyatuan wilayah hukum yang terdekat masalah Kabupaten Tangerang. Sedangkan kabupaten/kota lain belum dibicarakan. ‎

"Gubernur dimintai rekomendasi sebagai bahan kajian di Mabes Polri," kata Boy.‎