Lintas Sebidang, PT KAI dan Pemprov DKI Beda Persepsi

Selasa, 8 Desember 2015 | 19:42 WIB

Penulis: Haikal Pasya | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Petugas mengevakuasi metromini yang tertabrak rangkaian KRL di perlintasan Stasiun Angke, Jakarta, Minggu (6/12). (Suara Pembaruan/SP/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Kecelakaan yang terjadi antara Metromini dengan kereta rel listrik (KRL) di perlintasan Muara Angke, Jakarta Barat, Minggu (6/12), memunculkan wacana pembagunan rel kereta api layang. Hal itu guna menghindari kecelakaan serupa terulang mengingat banyaknya perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pembangunan jalan layang dan terowongan bukan solusi penanggulangan kecelakaan transportasi di pelintasan sebidang. "Solusi terbaik adalah membangun jalur kereta layang," kata Ahok di Jakarta, Selasa (8/12).

Humas PT KAI Daop I Bambang Prayitno mengatakan, pembangunan rel kereta api layang seperti di Gambir merupakan ide bagus. Namun masalahnya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Belum lagi permasalahan lahan. "Untuk masalah itu juga bukan merupakan kewenangan PT KAI melainkan ada di Kemhub (Kementerian Perhubungan)," ujar dia.

Menurutnya, pembangunan jalan layang atau terowongan sejatinya merupakan solusi jitu guna mengatasi perlintasan sebidang. Namun hal itu terkesan tidak efektif karena adanya perbedaan persepsi antara PT KAI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Menurut Pemprov DKI jalan layang atau terowongan di perlintasan sebidang itu untuk mengurangi kemacetan. Tapi, bagi kami pembangunan jalan layang atau terowongan untuk keselamatan manusia. Perbedaan persepsi ini yang harus disamakan terlebih dulu," ucapnya.