Perlu Strategi Advokasi yang Kuat Untuk Membangun Kabupaten Sikka

Minggu, 14 Februari 2016 | 23:43 WIB
YP
FH
Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: FER

Keluarga Besar Maumere Jakarta Raya (KBM Jaya) menggelar Sarasehan bertajuk
Keluarga Besar Maumere Jakarta Raya (KBM Jaya) menggelar Sarasehan bertajuk "Mai Ita Mogat Hama Hama, Merajut Inovasi Sosial Membangun Masyarakat Kabupaten Sikka" di Aula Marga Siswa PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2). (Beritasatu.com/Yustinus Paat)

Jakarta - Keluarga Besar Maumere Jakarta Raya (KBM Jaya) menggelar Sarasehan (Kula Babong) bertajuk "Mai Ita Mogat Hama Hama, Merajut Inovasi Sosial Membangun Masyarakat Kabupaten Sikka" di Aula Marga Siswa PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2).

Sarasehan tersebut dihadiri oleh J. Blasius Bapa, sesepuh dan sekaligus Ketua Umum KBM Jaya dan undangan yang terdiri dari perwakilan Tokoh Masyarakat Lio (Hendrik Gama dan Aleks Lakaduma), Kewapante, Bola, Doreng, Langir, Mahasiswa Maumere di Jakarta, PMKRI dan beberapa bakal Calon Bupati yang akan turut berlaga dalam pilkada langsung tahap kedua di Flores.

Sarasehan sendiri menghadirkan pembicara, antara lain: Ekonom Universitas Indonesia, Avanti Fontana, Dosen Ilmu Sosial dan Politik Widuri Jakarta Prudensius Maring, Direktur KPPOD Robert Endi Jaweng, dan Koordinator TPDI sekaligus advokat Petrus Selestinus.

Ketua Tim Revitalisasi KBM Jaya, Petrus Selestinus mengemukakan, kondisi pembangunan terkini di Sikka bahkan di seluruh NTT memerlukan sebuah gerakan advokasi yang kuat. Pasalnya, kebijakan pembangunan yang tidak memihak kepada rakyat sudah bertumpuk-tumpuk dan tidak ada penanganan yang baik oleh pemerintah daerah (Pemda).

"Semula, kita berharap DPR dan DPRD yang dihasilkan dari pemilu ke pemilu akan menjalankan fungsi kontrol dan fungsi legislasinya dengan baik, yaitu memihak kepada kepentingan rakyat, namun yang terjadi justru DPRD malah ikut sebagai pemain dan pelaku dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak memihak rakyat kecil," ujar Petrus.

Hal ini, kata dia, menjadi tantangan bagi KBM Jaya untuk melakukan gerakan advokasi terhadap masyarakat. Terlebih, lanjutnya, perhatian Pemda juga masih sangat minim. "Masyarakat belum menikmati haknya atas pembangunan di Maumere," kata Petrus.

Selama ini, lanjut dia, pihak Gereja dan Mahasiswa di Sikka telah secara maksimal melakukan kontrol dan advokasi sosial terhadap Pemda. Namun, papar Petrus, kekuatan kontrol dan advokasi sosial yang dilakukan kedua elemen tersebut, belum mampu mengalahkan daya rusak yang dilakukan oleh oknum pejabat dalam mengelola pembangunan.

"Pemda dan Gereja akhirnya jalan sendiri-sendiri dan bahkan sering berseberangan tentang konsep pembangunan. Diperlukan peran mediasi dan akomodasi oleh sebuah lembaga atau kekuatan masyarakat katakanlah KBM Jaya sebagai jembatan untuk menjadikan Gereja, Mahasiswa, Pemerintah dan Masyarakat/KBM Jaya dalam satu matarantai untuk saling kula babong, saling mendengarkan untuk mengoreksi apa yang salah kita perbaiki dan apa yang sudah benar kita dukung dan perkuat," jelas dia.

Karena itu, lanjut Petrus, KBM Jaya harus tampil dan menjalankan peran strategis antara lain menyadarkan masyarakat akan hak-haknya untuk menikmati hasil pembangunan, termasuk ikut menentukan apa yang mau dibangun dan berapa besaran anggaran yang dibutuhkan.

"Pintu sudah dibuka selebar-lebarnya oleh undang-undang kepada masyarakat untuk ikut berperan, tinggal sekarang bagaimana niat baik pemerintah mendorong masyarakat agar masyarakat mengisi peran itu dan inilah yang akan dilakukan oleh KBM Jaya," ungkapnya.

Selain penyadaran, lanjut Petrus, perlu juga pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan dan membangun dinamika agar masyarakat sendiri dapat menentukan dan melaksanakan programnya sesuai dengan rencana yang sudah diputuskan sendiri oleh masyarakat.

Petrus mengungkapkan, persoalan utama di Sikka adalah faktor kepemimpinan. Menurutnya, pasca kepemimpinan L. Say dan Dan Woda Palle, Kabupaten Sikka telah kehilagan sosok pemimpin rakyat yang rajin blusukan, rajin berdialog dengan rakyat di kampung-kampung dan membangun berdasarkan hasil kula babong dengan masyarakat, bukan dengan kontraktor-kontraktor.

"Blusukan yang dilakukan oleh Bupati L. Say dan Dan Woda Palle pada zamannya, dilakukan dengan hati yang tumbuh dari jiwa dan raga kepemimpinan dan rasa tanggung jawab yang dipercayakan oleh masyarakat Sikka, dan bukan untuk membangun pencitraan demi pilkda berikutnya. Karena itu, KBM Jaya harus mencari jalan untuk melahirkan L. Say dan Dan Woda Palle yang lain,"  tegas Petrus.

Ketua KBM Jaya, Blasius Bapa, mengungkapkan, kondisi KBM Jaya sejak berdiri pada tahun 1978 hingga sekarang menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Sehingga, kegiatan sarasehan atau diskusi yang digelar KBM Jaya sangat bagus dalam rangka menggali pemikirian dan potensi putra-putri daerah.

"Sekaligus menginventarisir seberapa banyak putra-putri KBM Jaya yang sudah berhasil mencapai studi akademis hingga mencapai gelar S3," ungkap Blasius.

Sarasehan tersebut, kata dia, sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat Kabupaten Sikka dan KBM Jaya ke depan, membutuhkan peran intelektual, akademisi dan praktisi yang memenuhi standar SDM dalam pembangunan kabupaten Sikka.

"Sebagai organisasi sosial masyarakat Maumere di Jakarta, KBM Jaya sangat berkepentingan dengan pembangunan dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Sikka, sejalan dengan peran yang diberikan oleh Undang-undang yaitu peran serta masyarakat dalam pembangunan," tambah Blasius.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon