Salah Prosedur, Lima Warga Negara Tiongkok Telah Dibebaskan

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), mengatakan, pelarangan masuknya lima Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, dikarenakan kesalahan prosedur, yaitu tidak adanya izin pekerjaan pengeboran di wilayah yang merupakan kekuasaan TNI Angkatan Udara (AU) dan merupakan wilayah steril.

"Soal TKA (Tenaga Kerja Asing) dari Tiongkok itu, sebenarnya kan bukan salah tenaga asingnya, salah prosedur saja yaitu tidak minta izin," jelas JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (29/4).

Oleh karena itu, lanjut JK, terhadap lima TKA asal Tiongkok yang sempat diamankan tersebut telah dibebaskan karena dianggap tidak bersalah.

JK menegaskan, pemerintah mendukung masuknya TKA dengan keahlian ke Tanah Air. Hal itu, kata dia, bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia.

"TKA itu harus bermanfaat untuk tingkatan investasi dan juga lapangan kerja. Pehitungannya kalau tenaga kerja katakanlah satu TKA itu bisa membuka lapangan kerja 1.000 contohnya. Kalau ada industri asing menanam modal di bidang garmen atau sepatu, katakanlah mempekerjakan 10.000 orang, biasanya dia kirim supervisor 100. Tanpa supervisor yang 10.000 (tenaga kerja dalam negeri) itu tidak bisa kerja karena tidak mengetahui teknologi itu. Jadi tidak semua tenaga asing itu punya manfaat, tanpa tenaga yang skill ataupun perusahaan tidak mungkin kasih uang saja. Tentu itu sah-sah saja dan tentu kita dorong," ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, lima TKA asal Tiongkok yang telah dibebaskan terkait teknologi yang akan digunakan dalam megaproyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan nilai investasi mencapai Rp 70 triliun.

Sementara itu, terkait kedapatannya TKA asal Thailand masuk melalui Pangkal Pinang, JK mengatakan bahwa itu adalah resiko dari diterapkannya Masyarat Ekonomi Asian (MEA).

Menurutnya, Indonesia akan dikatakan melanggar aturan jika melarang masuk TKA. Apalagi, dengan telah diterapkannya MEA.

"Kalau Thailand ini memang konsekuensi dari pada MEA. Bahwa Indonesia dengan mudah dapat izin kerja di negara asia, mereka juga masuk. Tenaga kerja Indonesia di Malaysia 1,5 juta tidak apa-apa. Kalau kita menghalangi, ya kita melanggar aturan dunia itu," jelasnya.

Bicarakan dengan TNI AU

Lebih lanjut JK mengatakan, akan membicarakan dengan TNI AU perihal proyek pembuatan stasiun kereta api cepat di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma. Apalagi, jika pembangunan itu terkait kepentingan nasional.

"Memang sekarang angkatan udara belum mengizinkan (pembuatan stasiun). Nanti dalam proses tetapi setidak-tidaknya tentu ada kepentingan nasional juga pasti angkatan udara memahami itu sebagai kepentingan nasional," katanya.

Kemudian, JK menyindir bahwa di kawasan pangkalan udara kerap dibangun fasilitas olahraga berupa lapangan golf. Menurutnya, jika lapangan golf saja bisa, masa stasiun tidak bisa.

"Di Pangkalan udara juga lapangan golf, banyak juga kan. Jadi tidak berarti tidak bisa ada, malah lapangan golf terbesar di Indonesia ada di situ, 70 hole atau berapa. Jadi, kalau selama tidak menganggu keamanan itu mustinya tidak ada soal. Tetapi nantilah prosesnya," ungkapnya.

Seperti diberitakan, lima Warga Negara Tiongkok ditahan karena dianggap memasuki Lanud Halim Perdanakusuma tanpa izin.

Kelimanya bersama dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) tertangkap melakukan pengeboran tanah di Cipinang Melayu dekat jalan Tol Jakarta-Cikampek atau di belakang Batalyon 461 Paskhas.

Setelah dilakukan pengecekan, ternyata lima Warga Negara Tiongkok tersebut tidak mengantongi izin dari TNI AU sehingga diamankan ke kantor Intelejen Lanud Halim. Kemudian, diketahui, keliamnya merupakan karyawan PT Geo Central Mining (GCM) yang merupakan counterpart PT Wijaya Karya yang merupakan pelaksana mega proyek kereta cepat bersama PT KCIC.

Mendapatkan penjelasan tersebut, terhadap lima Warga Negara Tiongkok titu telah dibebaskan.