JPRR: Partai Baru Jangan Buru-buru Berpikir Ikut Pemilu

Jakarta - Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) membuka pendaftaran bagi partai politik untuk mendapatkan sertifikat berbadan hukum. Seluruh dokumen administrasi dan kepengurusan di tingkat pusat dan daerah akan diverifikasi di setiap tingkatan.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai keberadaan partai politik tidak hanya ditandai dengan adanya dokumen administrasi dan kelengkapan kepengurusan. Namun, kata dia juga para kader militan sebagai ujung tombak penyerap aspirasi dan suara gagasan program kepartaian.

"Penataan pasukan yang riil ada di lapangan dengan standar pengetahuan politik kebijakan yang baik menjadi syarat utama bagi partai politik baru," ujar Masykurudin di Jakarta, Rabu (25/5).

Masykurudin mengakui memang untuk menuju ke arah sana, bukan hal mudah. Banyaknya jumlah daerah kepengurusan, kata dia menjadikan partai politik harus bekerja keras untuk melakukan konsolidasi hingga disebut partai nasional.
‎
"Bagi partai-partai baru yang nantinya diloloskan oleh Kemkumham, fokuslah membangun barisan kader-kader partai dengan melakukan rekrutmen dan mendidik kader yang berintegritas. Buktikan bahwa kantor-kantor partai di daerah tidak pernah sepi dari perbincangan menyusun strategi dan menjadi pusat pergerakan antara pengurus, kader dan masyarakat sekitar," terang dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan kebesaran partai harus dibangun dari daerah. Oleh karena itu, kepada partai-partai baru, tidak perlu berpikiran instan langsung mengambil keuntungan jangka pendek dengan tujuan utama mengikuti Pemilu. Kalau tidak siap, justru hasilnya akan merugikan dan mati sebelum berkembang.

"Buktikan terlebih dahulu partai baru terkonsolidasi di seluruh daerah dengan pintu kantor yang selalu terbuka buat masyarakat, pengurus yang menyerap aspirasi dengan baik dan kader-kader militan yang handal," pungkas Masykurudin.