Polri: Hukuman Tambahan Kebiri Tunggu Inkracht

Jakarta -- Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berharap DPR segera mengesahkan menjadi UU baru.

Perpu itu mengatur bila pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip, yaitu mereka yang menimbulkan korban lebih dari satu orang. Tindakan ini juga dilakukan bagi pelaku yang mengakibatkan korbannya luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Pidana pokok untuk kejahatan ini adalah pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Perpu itu juga mengatur jika hukuman tambahan itu dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

"Eksekutornya kan jaksa dalam hal ini sesuai dengan apa yang jadi putusan hakim. Tapi Polri siap membantu (untuk melakukan pengebirian). Tapi untuk itu memang menunggu keputusan hukum tetap atau inkracht," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam acara FGD di Jakarta Selatan Jumat.

Hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi itu dilakukan dengan menginjeksi zat kimia anti-androgen ke tubuh seorang terpidana.

Tujuannya agar produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Akibatnya mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido, bahkan hasrat seksual pelaku.

Efek kebiri kimiawi ini tidak bersifat permanen. Saat pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya akan berhenti dan terpidana akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya.

Ada beberapa negara yang telah mengenakan hukuman ini seperti Australia, Israel, Rusia, dan Amerika Serikat.