Partai Politik Harus Maksimalkan Iuran Anggota

Jakarta - Ketua Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, mengatakan, terbuka kemungkinan bagi negara membiayai partai politik (parpol), jika sesuai dengan prinsip demokrasi.

"Di negara-negara Eropa Barat parpol memang disubsidi oleh negara. Kalau kita mendorong demokrasi, bisa saja parpol di Tanah Air dibiayai oleh negara," kata Cecep saat dihubungi Suara Pembaruan, Selasa (26/7)

Hanya saja, lanjutnya, berbicara masalah parpol maka tidak hanya melulu soal keuangan. Tetapi, juga ada masalah kaderisasi dan kepemimpinan yang tidak boleh lupa dibenahi.

Apalagi, Cecep mengungkapkan, berdasarkan hasil risetnya di awal tahun 2000-an, diketahui bahwa mekanisme iuran anggota partai tidak berjalan. Akibatnya, parpol hidup dari sumbangan yang cenderung tidak jelas sumbernya.

Untuk itu, lanjutnya, alangkah lebih baik memaksimalkan dahulu sumber-sumber penerimaan yang sudah ada. Seperti, menggalakkan iuran anggota ataupun transparansi audit keuangan partai.

Sementara itu, berbicara mengenai kebocoran anggaran mencapai Rp 140 triliun yang secara ilegal masuk ke partai, Cecep menegaskan, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mendorong pembiayaan partai oleh negara.

Menurut Cecep, kebocoran anggaran yang dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, jangan dipotong dengan solusi pembiayaan parpol oleh negara. Sebaliknya, kata dia, harus ditelusuri arahnya dan dihukum oknum yang harus bertanggungjawab.

"Cari di mana yang bocor, bagaimana penegakan hukumnya. Jadi, masalah kebocoran anggaran jangan sekedar dipotong," tegasnya.

Seperti diberitakan, BPK menyebutkan kebocoran anggaran di parlemen terjadi rata-rata 7 persen dari belanja APBN atau sekitar Rp 140 triliun. Oleh karena itu, didorong wacana pembiayaan parpol oleh negara tanpa menghilangkan penegakan hukumnya.