Pemprov Papua Barat Dukung Pembukaan Kantor KPK di Daerah

Manokwari - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendukung pembukaan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel Dominggus Mandacan, mengatakan, kehadiran KPK di Papua Barat bisa mendukung percepatan pembangunan dan reformasi birokrasi. Selain itu, kata dia, hal ini selaras dengan program revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

"Jika pemerintah pusat berkeinginan seperti itu, silahkan saja, kami justru menyambut baik rencana itu," kata Dominggus di Manokwari, Minggu (21/8).

Ia pun optimistis kehadiran KPK mampu membantu menutup peluang terjadinya penyimpangan anggaran baik di lingkup pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota. Pihak Pemprov, lanjut Dominggus, mengajak semua pihak untuk menyambut baik kehadiran perwakilan KPK. "Hal tersebut, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah ini," tambahnya.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma, mengatakan, kehadiran KPK tidak diperlukan sepanjang daerah mengelola anggaran secara baik.

"Namun praktiknya belum demikian. Terbukti Papua Barat menjadi salah satu daerah dari enam daerah yang mendapat perhatian khusus KPK dalam pengelolaan keuangan," ujarnya.

Dia mengutarakan, jika ada keinginan KPK untuk mendirikan kantor di Papua Barat tentu sudah melalui pertimbangan yang mendasar. Filep menyarankan seluruh pejabat di daerah tersebut evaluasi diri sebelum KPK turun ke daerah.

"Yang menjadi persolan hari ini dan kedepan adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mereka yang perlu perbaiki keadaan ini, " ujarnya.