Menko PMK: Perkuat Sinergi Kementerian dan Lembaga untuk Atasi Bencana

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan sinergi guna mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir.

Seluruh kementerian dan lembaga harus bisa menjalankan tugas masing-masing dengan baik dan saling bekerja sama dalam menghadapi bencana. Hal itu dikatakan Puan seusai memimpin rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri mengenai antisipasi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air di kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Jumat (2/9).

Rakor tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampanggilei, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, perwakilan kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah terkait.

Menko Puan mengatakan, rakor kali ini akan memastikan kesiapsiagaan pihak-pihak terkait dalam menghadapi bencana banjir dan longsor, terutama tentang sejauh mana sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana kepada masyarakat. Rakor juga membahas kesiapan alat kelengkapan penanganan banjir dan longsor yang tersedia, dukungan operasi dan logistik posko darurat saat terjadi bencana, serta berbagai hal yang sudah dan belum dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor dijelaskan, masing-masing K/L maupun pemda terkait mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari pencegahan, penanganan saat bencana, dan penanganan pemulihan pascabencana.

"Namun, yang lebih penting adalah tindakan pencegahan sebagai solusi terhadap penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor. Pencegahan tersebut harus lebih terencana dan sistematis, seperti membangun sistem deteksi dini, kesiapan dan kesiapsiagaan personal dan peralatan, SOP yang jelas, serta dukungan lintas sektor yang maksimal," ujar Menko PMK.

Puan juga meminta agar dalam urusan koordinasi bencana, BNPB lebih proaktif. Kementerian/lembaga dan pemda harus lebih sinergis dalam upaya penanggulangan bencana serta mempersiapkan posko siaga darurat bencana banjir dan longsor.

"Harus dipastikan juga Kementerian Kominfo untuk selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," kata Puan.

Menko PMK juga mengarahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BMKG agar berkoordinasi dengan BNPB dalam melakukan pemeriksaan infrastruktur secara berkala dan meng-update data harian terkait dengan kondisi cuaca yang berpotensi bencana serta pemasangan sistem deteksi dini bencana.

"Pihak-pihak terkait harus menjalankan tugas dan peran sesuai Inpres. Kemdagri harus mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan bahaya banjir dan longsor, Kementeria Kesehatan menyiapkan obat-obatan, Kementerian Sosial menyiapkan shelter dan buffer stock, Kementerian Pertanian menyediakan buffer stock beras, pemda melakukan kesiapsiagaan darurat khusus, K/L dan pemda juga harus mengoordinasikan dengan pihak swasta," ujarnya.

Puan meminta pula agar Kemdagri, BNPB, K/L terkait, dan pemda bersinergi dalam membuat peta rawan banjir dan longsor. Dengan adanya koordinasi dan sinergis yang baik di antara pihak terkait, dampak bencana banjir dan tanah longsor diharapkan dapat diminimalisasi.

"Namun, sekali lagi saya menekankan pentingnya tindakan pencegahan bencana banjir dan longsor serta pencegahan tersebut jangan seremonial belaka," katanya.